Pemerintah akan Patuh Bila HTI Menang di Pengadilan

Pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dengan mencabut status badan hukum ormas tersebut.

Pemerintah akan Patuh Bila HTI Menang di Pengadilan
ISTIMEWA
Logo Hizbut Tahrir Indonesia

WARTA KOTA, GAMBIR - Pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dengan mencabut status badan hukum ormas tersebut.

Langkah pemerintah itu kemudian direspons oleh HTI dengan berencana menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

‎Pemerintah melalui Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Daulat Silitonga, mempersilakan HTI menempuh jalur hukum.

Baca: Tiga Tahun Vakum, Tika Panggabean Tidak Kagok Main Film

‎"Ini demokrasi, berjuang lewat proses pengadilan," katanya dalam diskusi media di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (21/7/2017).

Menurutnya, pemerintah akan mengikuti putusan hukum apabila kemudian HTI memenangkan gugatan. Pemerintah akan tunduk bila ternyata pengadilan menilai pencabutan status badan hukum HTI tersebut belum cukup atau layak.

"Ketika dianggap tidak cukup oleh pengadilan, ya kita akan tunduk dan patuh. Jadi jalurnya ada unsur demokratis," paparnya.

Baca: MUI Niat Boikot Starbucks, Fadli Zon: Kalau Menguntungkan Bisnis Kopi Indonesia Bukannya Bagus?

Meskipun demikian, Daulat yakin bila pun digugat, pemerintah akan menang. Sebab, pembubaran melalui ‎pencabutan surat status badan Hukum HTI bernomor 00282.60.10.2014 telah matang dan penuh pertimbangan.

"Kita kan mencabut ada dasar hukumnya. Jadi dalam menjaga ranah demokrasi, apabila ada yang tidak puas atas putusan, itu ada ranahnya, ‎ya silakan (gugat)," tuturnya. (Taufik Ismail)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help