Ketua Umum GP Ansor: Kelompok yang Mengatasnamakan Islam, Anti NKRI, Disapu Saja

Menurutnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang oleh pemerintah akan dibubarkan, juga termasuk ormas yang harus ditertibkan.

Ketua Umum GP Ansor: Kelompok yang Mengatasnamakan Islam, Anti NKRI, Disapu Saja
TRIBUNNEWS/NURMULIA REKSO PURNOMO
Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas 

WARTA KOTA, GAMBIR - Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, semua organisasi kemasyarakatan (ormas) yang anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), wajib ditertibkan.

Menurutnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang oleh pemerintah akan dibubarkan, juga termasuk ormas yang harus ditertibkan.

"Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, anti NKRI, disapu saja," ujarnya kepada wartawan, usai menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, di Kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).

Baca: Cegah Radikalisme Masuk Kampus, Rektor Bakal Dipilih Presiden

Wiranto pada Mei lalu sudah mengumumkan akan membubarkan HTI.

HTI yang mengusung konsep khilafah atau sistem kepemimpinan berdasarkan agama Islam, dinilai bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 atas Undang-Undang (UU) 17/2013 tentang Ormas, pemerintah mencoba membubarkan HTI dan ormas-ormas semacamnya.

Baca: Inilah Alasan Gadis 18 Tahun Mau Dinikahi Kakek 62 Tahun, Kata Suami Ingin 12 Anak

Yaqut Cholil Qoumas menganggap tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk mendukung gagasan pendirian kekhilafahan, seperti yang diusung oleh HTI.

Ia menegaskan, Umat Islam dianjurkan untuk menjalani hidup secara Islami.

Baca: Megawati Tawarkan Pancasila ke Negara-negara di Asia

"Yang dianjurkan dalam Islam, itu menganjurkan kehidupan secara Islami, bukan mendirikan sebuah negara," tegasnya.

Selain itu, konsep kekhilafahan juga sudah tidak mungkin lagi diterapkan di era modern ini.

Konsep tersebut hanya efektif diterapkan di masa awal perkembangan agama Islam, di mana umat muslim hanya berada di sekitaran Mekkah dan Madinah.

"Sekarang umat Islam ada di mana-mana kok, bahkan ada di negara yang mayoritasnya Kristen, itu ada umat Islam, bagaimana mendirikan khilafah? Enggak mungkin," tuturnya. (*)

Penulis: Nurmulia Rekso Purnomo
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved