WartaKota/

Lembaga Kebijakan Publik Beberkan Kebobrokan Dinas Pendidikan Tangerang Terkait PPBD Online

Menurutnya PPDB Online sebenarnya tdk perlu dilaksanakan di Tahun 2017 pun tidak apa - apa kalau memang daerahnya tidak atau belum siap

Lembaga Kebijakan Publik Beberkan Kebobrokan Dinas Pendidikan Tangerang Terkait PPBD Online
Warta Kota/Andika Panduwinata
Lembaga Kebijakan Publik Beberkan Kebobrokan Dinas Pendidikan Tangerang Terkait PPBD Online 

WARTA KOTA, TANGERANG - Dinas Pendidikan Kota Tangerang dianggap gagal dalam melaksanakan PPBD online pada tahun ini. Lembaga Kebijakan Publik pun membeberkan kebobrokannya dalam permasalahan tersebut.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi.

Menurutnya PPDB Online sebenarnya tdk perlu dilaksanakan di Tahun 2017 pun tidak apa - apa kalau memang daerahnya tidak atau belum siap

"Nih Bunyi Pasalnya Pasal 36 penerapan ketentuan tentang zonasi dan sistem PPDB secara online dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing - masing daerah," ujar Jandi kepada Warta Kota di Tangerang, Selasa (18/7/2017).

Ia menambahkan ketidak mengertian Dinas Pendidikan Kota Tangerang di dalam penerapan PPDB Online di Kota Tangerang gagal paham membaca, memaknai dan mengurai Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Karena tidak mampu membacanya secara utuh, dan tidak mampu memaknai setiap bunyi Pasal per Pasalnya.

"Contohnya bunyi Pasal 12. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar," ucapnya.

Seperti jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi. Kemudian usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat dan prestasi di bidang akademik serta non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing - masing.

"Sistem Zonasi pada Pasal 15 dikatakan Ayat (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Ayat (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB," kata Jandi.

Sedangkan Ayat (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut. Lalu Ayat (4) bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

"Kemudian Ayat (5) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dan jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima," ungkapnya.

Ia menyatakan seharusnya Dinas terkait merujuk pada Pasal 12, Pasal 15 secara zonasi Pasal 35 dan 36 Permendagri No 17 Th 2017 tersebut sebenarnya tidak perlu untuk dilaksanakan di Tahun 2017 pun tidak masalah. Dinas Pendidikan Kota Tangerang di dalam membuat sistem zonasi bisa membuat secara proporsional terhadap Kecamatan - kecamatan yg tidak memiliki SMPN atau yang SMPN-Nya dirasakan kurang dan tidak cukup, sementara rombel di daerah tersebut sangat banyak.

"Hal itu tertuang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 yang berbunyi PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Sedangkan yang diterapkan di Kota Tangerang kurang dapat memenuhi rasa keadilan, kurang obyektif dan kurang transparan, sehingga terkesan diskkriminasi," imbuh Jandi.

Jandi menjelaskan semestinya Dindik Kota Tangerang mengajak Bappeda, APIP, Kominfo, Dukcapil dan Humas. Bukan mengajak KPK yg tidak mengerti apa - apa tentang PPDB Online.

"Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang dapat memberikan masukan seperti ini kepada Wali Kota. Sehingga Wali Kota Tangerang dapat mengeluarkan kebijakan - kebijakan secara adil dan bijaksana kepada peserta rombel anak didik kita. Sehingga pula para orang tua dan anak - anak didik kita tidak resah, gelisah, marah dan tidak gaduh," paparnya.

Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Adi Kurniawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help