WartaKota/

Anggota F-PPP DPR Ini Mengaku Setnov Jadi Tersangka, Ringankan Beban Kami

Pansus, kata dia, sejak jauh hari sudah mempersilakan KPK memproses hukum pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus apapun.

Anggota F-PPP DPR Ini Mengaku Setnov Jadi Tersangka, Ringankan Beban Kami
Kompas.com
Ketua DPR Setya Novanto meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai diperiksa di Jakarta, Jumat (14/7/2017). Setya Novanto diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP).(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG) 

WARTA KOTA, JAKARTA - Anggota Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arsul Sani menyampaikan, penetapan tersangka Ketua DPR RI Setya Novanto membawa dampak bagi Pansus.

Hal itu menunjukkan bahwa Pansus tak melindungi pihak-pihak tertentu dari kasus yang tengah diproses KPK.

"Ini secara psikologis meringankan beban kami karena paling tidak tuduhan bahwa Pansus angket KPK merupakan upaya untuk nge-blok, mencegah pengembangan kasus e-KTP akan berkurang. Seharusnya berkurang," tutur Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Pansus, kata dia, sejak jauh hari sudah mempersilakan KPK memproses hukum pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus apapun. Tak hanya terbatas pada Setya Novanto.

"Kalau ada yang lain dan alat buktinya cukup silakan," kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Pansus Angket KPK terbentuk pascapengusutan kasus korupsi proyek e-KTP oleh KPK. Kasus ini menyeret sejumlah anggota DPR, salah satunya Novanto.

KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.

(baca: Setya Novanto, The Untouchable yang Penuh Kontroversi....)

Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.

Jaksa KPK sebelumnya meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek e-KTP. Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto.

Hal itu dijelaskan jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Editor: Adi Kurniawan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help