WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Pemkot Jakpus Giatkan Inventarisasi Tanah Masyarakat dan Pemerintah

Saat ini di wilayah Jakarta Pusat masih ada kurang lebih 39.000 bidang tanah belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat.

Pemkot Jakpus Giatkan Inventarisasi Tanah Masyarakat dan Pemerintah
Rangga Baskoro
Kepala Kantor Pertanahan Jakpus, Thontowi saat acara Sosialisasi PTSL kepada para camat dan lurah, di ruang serbaguna Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jumat (14/7). 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Rangga Baskoro

WARTA KOTA, GAMBIR -- Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat segera melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 sebanyak target 5.000 bidang pada wilayah Jakarta Pusat, khususnya di dua Kecamatan yakni Cempaka Putih dan Kemayoran.

"Kecamatan lainnya akan dilaksanakan secara terus menerus mulai tahun 2018 dengan sumber pembiayaan dari APBN dan Hibah Pemprov DKI Jakarta," jelas Kepala Kantor Pertanahan Jakpus, Thontowi saat acara Sosialisasi PTSL kepada para camat dan lurah, di ruang serbaguna Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Dikatakan Thantowi, saat ini di wilayah Jakarta Pusat masih ada kurang lebih 39.000 bidang tanah belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat.

Ditargetkan sampai dengan tahun 2019 seluruh bidang tanah di wilayah Jakarta Pusat akan rampung dan sudah terdaftar.

"Obyek PTSL adalah seluruh bidang tanah yang belum bersertifikat. Untuk itu kami harapkan kepada seluruh masyarakat agar segera mempersiapkan dokumen kepemilikan surat tanahnya untuk menjadi peserta PTSL agar bidang tanahnya dapat dilakukan pengukuran atau pemetaan dan diproses pemeriksaan data fisik dan yuridisnya sehingga bisa diterbitkan sertifikatnya," tuturnya.

Di sisi lain, Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede menegaskan, camat dan lurah harus segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat inventarisasi dan verifikasi kepemilikan tanah masyarakat dan aset pemerintah untuk mendukung program strategis nasional ini.

"Pendaftaran Tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat. Ini sesuai dengan pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)," ujar Mangara.

Sedangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN juga diamanatkan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, jelas walikota.

Lebih lanjut Mangara memerintahkan, kepada para Lurah yang wilayahnya menjadi lokasi PTSL agar menyediakan ruangan (basecamp) yang dibutuhkan oleh panitia PTSL agar pengambilan data lebih mudah dan cepat, jika perlu rumah dinas yang tidak digunakan lebih baik dimanfaatkan untuk kegiatan PTSL, tambahnya. (*)

Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help