WartaKota/
Home »

Depok

Lewat Kesepakatan, Upah Buruh Garmen di Depok Ditetapkan Minimal Rp 1,4 Juta

Pemerintah Kota Depok menetapkan upah khusus untuk buruh di perusahaan garmen adalah minimal Rp 1,4 Juta perbulan.

Lewat Kesepakatan, Upah Buruh Garmen di Depok Ditetapkan Minimal Rp 1,4 Juta
Istimewa
Menteri Perindustrian Saleh Husin (kanan) dan Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dakhiri (tengah) bersama Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid (kiri) makan bersama di warteg seberang Istana Negara. 

WARTA KOTA, DEPOK - Mengikuti keputusan pemerintah pusat sesuai kesepakatan rapat yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, akhirnya Pemerintah Kota Depok menetapkan upah khusus untuk buruh di perusahaan garmen adalah minimal Rp 1,4 Juta perbulan.

Besaran ini jauh lebih kecil dibandingkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat atau UMP Kota Depok 2017, yang mencapai sekitar Rp 3,2 juta perbulan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Diah Sadiah menuturkan besaran upah khusus buruh garmen ini sudah resmi ditetapkan dalam rapat yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, serta wali kota dan bupati di Jawa Barat, bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan perwakilan serikat pekerja buruh garmen.

"Nilainya di bawah UMP Jawa Barat, dan untuk Depok ditetapkan Rp 1,4 Juta perbulan," kata Diah, Jumat (14/7/2017).

Baca: 42 Siswa eks Warga Bukit Duri Akan Dimutasi ke Cakung

Menurutnya penetapan upah khusus bagi buruh garmen juga berlaku di Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Bekasi.

Penetapan ini, katanya, setelah Apindo menyampaikan kondisi seluruh perusahaan garmen di Jawa Barat yang terancam gulung tikar karena omzetnya semakin turun.

Sehingga jika pemerintah tidak segera turun tangan, dan upah buruh tetap mengikuti UMP Provinsi atau Kota, maka dipastikan bakal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal di perusahaan garmen.

"Akhirnya sebagai solusi, rapat memutuskan untuk mengurangi nilai upah buruh garmen, agar tidak terjadi PHK massal," kata dia.

Di Kota Depok sendiri kata Diah, ada tujuh perusahaan garmen yang totalnya memiliki 10 ribu pekerja atau buruh.

"Karena kami juga tidak ingin ada PHK massal, maka opsi upah khusus menjadi alternatif terbaik agar para buruh bisa terus bekerja," kata Diah.

Ia menjelaskan secara umum, tingkat perekonomian nasional saat ini memang sedang lesu termasuk industri garmen.

"Di Depok juga terkena imbasnya. Lalu pemerintah berharap perusahaan tidak memecat para pekerja, dengan penetapan upah khusus ini," katanya.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help