WartaKota/
Home »

Depok

Kantor Koordinator SMA/SMK Negeri Depok Kembali Didemo

Ratusan perempuan yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, kembali menggeruduk Kantor Kordinator SMA SMK se-Kota Depok.

Kantor Koordinator SMA/SMK Negeri Depok Kembali Didemo
Sejumlah perempuan mendemo Koordinator SMA/SMK se-Depok. 

WARTA KOTA, DEPOK-Banyaknya siswa miskin di Depok yang tak diakomodir untuk dapat bersekolah di SMA dan SMK Negeri yang bebas biaya dalam PPDB, membuat ratusan perempuan dan ibu yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, kembali menggeruduk Kantor Kordinator SMA SMK se-Kota Depok, di SMAN 4 Depok di Jalan Jeruk, Sukatani, Tapos, Depok, Kamis (13/7/2017).

Mereka menuntut semua siswa dari keluarga miskin di Depok mendapatkan haknya, untuk melanjutkan sekolah di seluruh SMA dan SMK Negeri di Depok.

Pekan lalu, tepatnya pada Rabu (5/7/2017), massa yang sama juga berunjuk rasa di Kantor Kordinator SMA SMK se-Kota Depok, dengan tuntutan yang sama pula.

Saat itu Kordinator SMA/SMK se-Kota Depok, Umar berjanji ke massa yang menggelar aksi untuk mengakomodir tuntutan warga. Sehingga semua siswa dari keluarga miskin di Depok, dapat bersekolah di 13 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri di Depok.

"Nyatanya masih banyak keluarga miskin di Depok yang anaknya tidak diterima di semua SMA Negeri di Depok. Kini mereka terancam putus sekolah. Sehingga kami kembali berunjuk rasa di Kantor Kordinator SMA/SMK se Kota Depok di SMAN 4 Depok ini," kata Ketua DKR Depok Roy Pangharapan, sekaligus kordinator aksi.

Menurut Roy, tuntutan mereka ini berdasarkan aturan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru. Dimana dalam aturan itu, seluruh siswa miskin diprioritaskan bersekolah di semua sekolah negeri yang ada.

"Dalam Permendikbud, semua sekolah negeri wajib menerima siswa miskin dengan kuota minimal 20 persen. Saya tekankan lagi bahwa kuotanya adalah minimal atau paling sedikit 20 persen dan bukan maksimal," kata Roy dalam orasinya.

Tapi yang terjadi katanya sebagian besar siswa miskin ditolak diterima sekolah negeri dengan alasan kuota 20 persen bagi siswa miskin sudah habis.

"Alasan sekolah ini gak masuk akal. Sebab jika kuota 20 persen bagi siswa miskin habis, ya wajb ditambah. Sebab dalam permendikbud, kuota 20 persen itu minimal dan bukan maksimal. Jadi wajib ditambah, karena siswa miskin berhak diprioritaskan, sesuai semangat dalam Permendikbud tersebut," papar Roy.

Ia memaparkan penolakan sekolah negeri bagi siswa miskin dengan alasan kuota adalah mengada-ada dan hasil memelintir ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai Permendikbud Nomor 17 tahun 2017.

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help