WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Luhut Panjaitan: Alasannya Apa Berhentikan Reklamasi Teluk Jakarta?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, reklamasi teluk Jakarta tetap akan dilaksanakan.

Luhut Panjaitan: Alasannya Apa Berhentikan Reklamasi Teluk Jakarta?
TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bersilaturahmi dengan para awak media bertajuk 'Coffee Morning' di Gedung BPPT, Jalan, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (26/3/2017). 

WARTA KOTA, GAMBIR - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, reklamasi teluk Jakarta tetap akan dilaksanakan.

Hal itu, kata Luhut, sebagai bentuk konsistensi pemerintah terhadap ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga menurutnya tidak ada alasan proyek harus dihentikan.

“Ya alasannya apa memberhentikan? Itu kan konsistensi kita pada ketentuan,” ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Baca: Amien Rais Tantang Luhut Panjaitan Adu Data Soal Reklamasi Teluk Jakarta

Luhut kembali mengingatkan bahwa proyek reklamasi yang dibangun di era Pemerintahan Jokowi-JK ini adalah warisan dari Presiden sebelumnya, mulai dari Suharto hingga SBY.

“Reklamasi saya berkali-kali sebutkan, itu sudah mulai tahun 1995 zaman Pak Harto. Lalu zaman SBY 2008. Gubernur DKI kemudian Pak Jokowi, kan hanya menerjemahkan. Itu kan hanya dua hal, membangun bendungan dalam kemudian terintegrasi dengan reklamasi. Yang salah di mana?” tutur Luhut.

Dari segi kajian, Luhut mengatakan semuanya tidak ada masalah. Menurutnya, reklamasi untuk menghindari Jakarta tenggelam karena terjadi penurunan tanah.

Baca: Inilah Rumah Barack Obama Kecil di Menteng

“Kemarin sebulan lalu sudah datang ke kantor kami minta penjelasan, dari orang-orang yang dikoordinir oleh LIPI, oleh Pak Ridwan Sesmenko, saya dijelasin. Akhirnya bilang, wah kita sama kalau begitu pemahamannya,” ungkapnya.

Luhut mengingatkan Pemprov DKI, siapa pun yang memerintah agar menghormati kajian dari lembaga yang kredibel, sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan proyek reklamasi.

“Enggak ada urusan kita, mau siapa pun pemerintahnya itu, kita harus menghormati kajian yang dikeluarkan oleh institusi yang kredibel. Enggak bisa kita seleramu, karena kamu jadi pejabat baru langsung mau ganti-ganti semua, ya enggak boleh,” papar Luhut. (*)

Penulis: Nicolas Manafe
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help