Pemerintah Dinilai Lamban Tindaklanjuti Pembubaran HTI, Ini Saran GP Ansor

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor mendesak Pemerintah mengeluarkan Perppu tentang Ormas terkait tindak lanjut pembubaran HTI.

Pemerintah Dinilai Lamban Tindaklanjuti Pembubaran HTI, Ini Saran GP Ansor
www.gp-ansor.org
Gerakan Pemuda (GP) Ansor

WARTA KOTA, PALMERAH -- Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai Pemerintah terlalu lama dan lamban menindaklanjuti pembubaran dan pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui mekanisme hukum sehingga HTI tetap melakukan aktivitasnya.

Bahkan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, mengkritik sikap Pemerintah yang terkesan membiarkan masalah krusial ini berlarut-larut tanpa kejelasan.

Menurut Yaqut, sejak diumumkannya pembubaran HTI pada 8 Mei 2017, hingga kini tidak ada perkembangan berarti terkait langkah hukum yang harus ditempuh setelah itu.

“Pemerintah sepertinya cuek saja. Sampai hari ini, kita tidak mendengar langkah pemerintah menindaklanjutinya dengan proses hukum selanjutnya.

Baca: Bachtiar Nasir Mengaku Namanya Dicoret Dua Kali dari Daftar Undangan Istana

"Masyarakat di bawah bertanya-tanya, sebenarnya pemerintah itu niat atau tidak membubarkan HTI yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” tegas Yaqut dalam rilis yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat.

Gus Yaqut, demikian Ketua Umum GP Ansor itu disapa, mengatakan lebih jauh bahwa pemerintah selalu berdalih masih melakukan kajian terkait mekanisme pembubaran HTI.

Baca: Sama-sama Bertujuan Mendirikan Kekhalifahan, Ini Beda HTI dengan ISIS

Memang, katanya,  berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2013,  pembubaran ormas harus dilakukan melalui menkanisme pengadilan.

Namun, menurut dia, jika Pemerintah berkeinginan kuat membubarkan HTI,  mala Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur ormas dapat digunakan.

Halaman
12
Editor: YB Willy Pramudya
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help