Pembubaran Ormas Anti Pancasila Harus Disertai Perppu

untuk memberi rasa nyaman dan kepastian hukum dalam rangka menjaga asas, nilai dan tujuan NKRI

Pembubaran Ormas Anti Pancasila Harus Disertai Perppu
Antara
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar) 

WARTA KOTA, JAKARTA- Pemerintah pada Mei lalu telah menyatakan dengan tegas bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah resmi dibubarkan dan termasuk organisasi yang dilarang karena dinilai bertentangan dengan asas dan tujuan Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI).  Menanggapi hal tersebut, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah kongkrit melalui penerbitan peraturan pengganti Undang-undang (Perppu).

Ketua PB PMII  Agus Mulyono Herlambang mengatakan, Perppu diburtuhkan sebagai langkah hukum yang konstitusional dalam proses pembubaran ormas yang mengancam eksistensi Pancasila, UUD 1945 dan nilai konstitusi lainnya. Sebagaimana diketahui, mengacu pada UU Nomor 17 tahun 2013, setalah melarang HTI, pemerintah harus menempuh jalur hukum dengan mengajukan pembubaran secara konstitusional ke pengadilan negara. 

 “Maka demi menjaga marwah kebangsaan, perlu kiranya pemerintah mengambil sikap tegas untuk mengeluarkan Perppu pembubaran Ormas Anti Pancasila, untuk memberi rasa nyaman dan kepastian hukum dalam rangka menjaga asas, nilai dan tujuan NKRI,” ujar Agus dalam keterangan persnya yang diterima Jumat (7/7/2017).

Ia mengatakan, HTI menjadi persoalan yang sangat serius, dalam target perjuangannya ingin mengganti  Negara Pancasila menjadi negara Khilafah. “Sehingga hal ini jelas-jelas merongrong NKRI yang telah menjadi kesepakatan dan konsensus bersama. Para pendiri bangsa dengan banyak pertimbangan yang matang menjadikan Pancasila sebagai asas bernegara dan itu mutlak,” ujar Agus. 

Berdasarkan data dari Kemendagri, pada tahun 2016 ada sekitar 250 ribu lebih jumlah ormas yang ada di Indonesia. Dikatakan Agus, sebagaimana terjadi di mayoritas negara muslim, organisasi seperti HTI telah dibubarkan karena mengancam secara langsung sistem ideologi bangsa dan konstitusi negara. 

Agus menuturkan, PB PMII juga menyerukan kepada seluruh unsur masyarakat untuk melakukan deteksi dini dan bahu membahu mengantisipasi aktivitas organisasi maupun pribadi yang mengarah pada anti pancasila. Baik di lingkungan masyarakat, kampus, sekolah-sekolah dan bahkan di lingkungan institusi pemerintah. “Mahasiswa, Kiai, tokoh masyarakat harus bersinergi untuk menjadi ujung tombak dalam rangka menjaga Indonesia dari ancaman radikalisme, intoleransi dan tindakan yang mengarah anti Pancasila serta menjaga kemajemukan SARA di Indonesia. Selain itu menjadi kewajiban kita bersama untuk membina dan memberikan pemahaman bahwa Pancasila sebagai asas tunggal adalah final ” ujarnya.

Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help