WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Kasus Asusila

Gerebek Pesta Seks di Kelapa Gading, Aparat Polres Jakarta Utara Diadukan ke Kompolnas

Pengacara publik dari LBH Jakarta Citra Referandum melaporkan aparat Polres Jakarta Utara ke Kompolnas atas dugaan pelanggaran hukum dan kode etik.

Gerebek Pesta Seks di Kelapa Gading, Aparat Polres Jakarta Utara Diadukan ke Kompolnas
KOMPAS.com/Kristian Erdianto
Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Citra Referandum 

WARTA KOTA, KELAPA GADING - Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Citra Referandum melaporkan aparat Kepolisian Resor (Polres) Jakarta Utara ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) atas dugaan pelanggaran hukum dan kode etik.

Pelanggaran tersebut terjadi saat polisi mengamankan 141 orang terkait kasus pesta seks di Gym Atlantis, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu (21/5/2017) malam.

"Kami sudah melakukan pengaduan resmi ke Kompolnas terkait kasus Gym Atlantis. Dalam kasus ini kami menemukan temuan pelanggaran yang dilakukan aparat Polres Jakarta Utara, yakni pelanggaran HAM, hukum dan kode etik kepolisian," ujar Citra saat ditemui di kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2017).

Citra menuturkan, aparat Polres Jakarta Utara diduga melakukan empat pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca: BERITA FOTO: Beginilah Rilis Penggerebekan Pesta Seks Gay

Pertama, terkait hak tersangka atas akses bantuan hukum. Menurut Citra, aparat Polres Jakarta Utara sempat menghalangi kuasa hukum tersangka dari LBH Jakarta untuk bertemu dengan kliennya.

Kedua, pelanggaran atas hak untuk bertemu dengan keluarga dan ketiga terkait perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh para tersangka.

"Karena sesuai fakta mereka dibawa ke kantor Polres Jakarta Utara sampai besok paginya, tidak boleh memakai pakaian. Foto itu viral di media sosial dan media massa," tuturnya.

Pelanggaran keempat yang dilakukan polisi, lanjut Citra, yakni tidak memberikan penerjamah terhadap tersangka yang berkewarganeraan asing.

Selan itu, menurut Citra, perbuatan yang dilakukan oleh polisi tersebut juga melanggar sejumlah Peraturan Kapolri (Perkap), yakni Perkap mengenai Kode Etik, Perkap mengenai Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap mengenai Implementasi Prinsip HAM dalam Kepolisian.

Halaman
12
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help