WartaKota/

Kapolri Tolak Perintah Pansus Hak Angket DPR

Kapolri menolak perintah Pansus Hak Angket DPR yang menginginkan polisi membawa tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu.

WARTA KOTA, PALMERAH -- Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menolak untuk menjalankan perintah Pansus Hak Angket KPK DPR yang menginginkan polisi membawa Miryam S. Haryani, tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu pada sidang kasus korupsi KTP-e dari Rutan KPK ke DPR.

"Sesuai peraturan dalam KUHP, upaya paksa penangkapan hanya bisa dilakukan untuk keperluan peradilan," katanya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Selasa malam.

"(Hukum) Acara (yang digunakan) selama ini di Polri adalah (hukum) acara KUHP. KUHP itu upaya paksa penangkapan apalagi penyanderaan, penyanderaan sama saja dengan penahanan itu (hukum) acaranya harus pro justicia dalam arti dalam rangka untuk peradilan," kata Tito.

Menurut Kapolri, permintaan DPR untuk menghadirkan Miryam tidak jelas tercantum dalam UU MD3.

"Acara MD3 itu tidak jelas bentuknya, apakah surat perintah penangkapan atau apa, apa surat perintah membawa paksa atau apa. Kalau penyanderaan apakah ada surat perintah penyanderaan. Nah ini yang belum jelas karena dalam bahasa hukum kami tidak ada," paparnya.

Pihaknya menyatakan akan membahas aspek hukum terkait permintaan tersebut dengan Komisi III DPR. Selain itu juga berencana meminta interpretasi dari Mahkamah Agung (MA).

"Nanti ada tim yang dipimpin Pak Wakapolri akan (melakukan) konsultasi hukum dengan Komisi III apakah ada interpretasi hukum," tuturnya.

Kalau kemudian ada kesepakatan, ujar Kapolri, pihaknya akan melihat seperti apakah solusi yang tepat.

"Kalau tidak ada kesepakatan, saya pikir nanti akan dimintalkan fatwa kepada instansi yang berwenang untuk menginterprestasikan hukum itu, diantaranya Mahkamah Agung," ujarnya.

Editor: YB Willy Pramudya
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help