WartaKota/

Anggota Pansus Hak Angket ini Usul, DPR Tak Bahas Anggaran Polri dan KPK tahun 2018

Anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK ini mengusulkan agar DPR mempertimbangkan tidak membahas anggaran Polri dan KPK tahun 2018.

Anggota Pansus Hak Angket ini Usul, DPR Tak Bahas Anggaran Polri dan KPK tahun 2018
Antara
RDPU Pansus Angket KPK -- Anggota Pansus Hak Angket KPK, Mukhamad Misbakhun (kanan) bersama Masinton Pasaribu (kiri) menyampaikan paparannya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus tentang panitia angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017). RDPU ini juga menunggu kehadiran dan klarifikasi Miryam S Haryani yang saat ini berstatus tersangka atas dugaan menghambat proses penyidikan mega korupsi korupsi KTP Elektronik.

WARTA KOTA -- Institusi Kepolisian RI (Polri) dan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam. Anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK, Mukhamad Misbakhun, mengusulkan agar DPR mempertimbangkan tidak membahas anggaran Polri dan KPK tahun 2018. 

Alasan mantan kader PKS yang kini hijrah ke partai Golar ini adalah karena kedua institusi tersebut dia nilau tidak mau menjalankan Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Kami mempertimbangan untuk menggunakan hak budgeter DPR yang saat ini sedang dibahas RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kementerian/lembaga," kata Misbakhun di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa.

Usulan itu terkait sikap KPK dan Polri yang tidak sejalan dengan pandangan Pansus Hak Angket KPK yang ingin memanggil tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi KTP Elektronik,  Miryam S Haryani.

Misbakhun meminta Komisi III DPR untuk mempertimbangkan tidak membahas anggaran KPK dan Polri karena kedua institusi itu dia nilai tidak mau membantu Pansus KPK mendatangkan Miryam dalam rapat Pansus.

Menurut dia, dasar hukum Pansus memanggil Miryam adalah UU MD3 seperti melakukan pemanggilan pertama, kedua dan ketiga yaitu panggilan paksa

"Dalam hal ini ketika DPR ingin menggunakan haknya dengan melibatkan pihak Kepolisian lalu Kepolisian masih memberikan tafsir-tafsir yang berbeda. Tentunya DPR akan menggunakan hak-hak yang dipunyai DPR melakukan pembahasan anggaran," ujarnya.

Dia menjelaskan penggunaan alat negara ini sudah ada landasannya dalam UU MD3. Kalau Kepolisian menyangkal, katanya, maka tidak dalam proses pro justicia dalam kaitan memanggil paksa.

Menurut dia,  dalam kepentingan Pansus Hak Angket KPK,  juga bisa digunakan instrumen alat kekuasaan dan alat kewenangan yang ada di DPR yaitu pembahasan anggaran.

"Kami tidak memotong anggaran apapun namun pembahasan anggaran 2018 tidak akan dibahas bersama Kepolisian dan KPK," ujarnya.

Halaman
12
Editor: YB Willy Pramudya
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help