WartaKota/

Ribuan Pemilik Bidang di Tangerang Belum Mengurus Sertifikat Tanah

Ribuan pemilik bidang di Kabupaten Tangerang belum mengurus sertifikat tanah. BPN Kabupaten Tangerang menargetkan 30.000 bidang tanah di 12 Desa akan

Ribuan Pemilik Bidang di Tangerang Belum Mengurus Sertifikat Tanah
Warta Kota/Andika Panduwinata
Sejumlah warga saat mengurus sertifikat tanah, Jumat (16/6). 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Andika Panduwinata

WARTA KOTA, TANGERANG -- Ribuan pemilik bidang di Kabupaten Tangerang belum mengurus sertifikat tanah.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang menargetkan 30.000 bidang tanah di 12 Desa akan mendapatkan sertifikatasi dalam program prona (legalisasi asset).

Sebanyak 12 Desa itu meliputi Desa Kemuning, Desa Rancailat, Desa Tamiang, Desa Mekar Baru, Desa Cijeruk, Desa Kedaung, Desa Klutuk, Desa Jenggot, Desa Rancagede, Desa Gunung Kaler, Desa Sidoko, dan Desa Kedung.

"Saat ini pengumpulan data Yuridis dari warga sebanyak 13.826 bidang atau 46 persen. Pengukuran 29.328 bidang sudah 97 persen. Dan untuk penerbitan sertipikat 6.422 bidang atau 21 persen. Sudah dibagikan kepada warga pada Jumat (9/6/2017) di 12 Desa sebanyak 1.200 bidang. Termasuk 1 bidang tanah wakaf untuk masjid," ujar Himsar kepada Warta Kota, Jumat (16/6/2017).

Adapun sasaran program prona kali ini, menurut Himsar, adalah seluruh bidang tanah milik WNI, tanah Aset Instansi Pemerintah/TNI/POLRI, tanah Badan Hukum Sosial/Keagamaan dan Tanah Wakaf.

Peserta berkewajiban memasang tanda batas, menyiapkan dan menyerahkan bukti - bukti kepemilikan atau alas hak.

Membayar kewajiban pajak (PBB, Pph, BPHTB), menyiapkan meterai sesuai kebutuhan surat - surat pernyataan atau keterangan.

“Kami berharap Pemerintah Daerah melalui Desa setempat dapat membantu warganya menyiapkan berkas – berkas tersebut,” ucapnya.

Himsar mengimbau kepada seluruh WNI pemilik tanah, Instansi Pemerintah/TNI/POLRI, Badan Hukum Sosial/ Keagamaan dan para Nadzir pemegang tanah wakaf agar segera menyampaikan bukti - bukti kepemilikan tanahnya kepada Petugas Yuridis BPN di masing - masing Desa

Dalam hal penyampaian bukti kepemilikan, BPN meminta masyarakat menyampaikan secara jujur, tidak ada rekayasa, bukan tanah yang sedang sengketa baik batas maupun kepemilikannya. Dan hal ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemilik tanah tersebut

"Kami memperingatkan untuk warga di 12 Desa tersebut, jika tidak mendaftarkan pada saat program ini berjalan maka setelah berakhirnya program permohonan pendaftaran pertama kali atau pensertifikatan di Desa ini tidak menjadi priorotas pelayanan BPN selanjutnya," kata Himsar. (dik)

Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help