Citizen Journalist

Ramadan dan Bisnis : Perspektif Etika

Studi Kementerian Perdagangan, tingkat konsumsi itu berkisar 30 sampai 40 persen pada Ramadan dibandingkan bulan-bulan biasa.

Ramadan dan Bisnis : Perspektif Etika
Warta Kota/Joko Supriyanto
Pedagang parcel Cikini yang berada di Jalan Pengasahan Timur tepatnya di area Pasar Kembang Cikini, Jakarta Pusat. Foto diambil tahun 2016. 

Pertanyaannya, dalam perspektif etika bisnis, apakah patut bagi pemerintah melakukan pembatasan usaha? Apakah hak dan keadilan bagi pelaku usaha terhadap peraturan tersebut? Bagaimana masyarakat menyikapi pembatasan usaha?
                                                                                       ***
Dalam prinsip utilitarianisma, suatu kebijakan dinilai etis ketika tindakan atau kebijakan yang diambil memberikan nilai utilitas terbesar dibandingkan dengan alternatif tindakan atau kebijakan lainnya.

Oleh karena itu, dalam menyikapi pembatasan usaha di bulan Ramadan kita harus mengingat dua hal.

Pertama, sosio-kultural yang berlaku dan dianut di masyarakat setempat.

Kedua, kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerahnya terkait dengan ketentraman, ketertiban umum, pelindungan masyarakat dan sosial, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan daerah yang mengatur pembatasan aktivitas ekonomi tentunya telah melalui kajian dan mendapat persetujuan legislatif. Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai luhur budaya masyarat setempat.

Dalam kasus di kota Serang, perumusan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 yang menjadi dasar pelarangan warung makan beroperasi di siang hari, tentunya telah mempertimbangkan aspirasi masyarakat Serang yang dikenal religius sebagai bagian dari sejarah panjang Kesultanan Banten.

Contoh lain daerah yang juga mengatur pembatasan aktivitas ekonomi adalah Bali.

Pemerintah daerah menetapkan Hari Raya Nyepi sebagai hari libur, termasuk penghentian aktivitas bandara, sebagai bentuk penghormatan kepada umat yang melaksanakan ibadah di hari tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah sah-sah saja melakukan pembatasan kegiatan usaha sepanjang telah dilakukan kajian dan sesuai kewenangannya.

Memang benar jika dikatakan pelarangan membuka warung makan di siang hari akan melanggar hak negatif orang yang tidak berpuasa, seperti anak-anak, wanita tidak berpuasa, atau masyarakat non muslim.

Halaman
123
Editor: Tri Broto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved