Pelaku Spekulan Bahan Pangan Adalah Pelanggar HAM

Segala bentuk spekulasi untuk menentukan harga bahan pangan adalah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Pelaku Spekulan Bahan Pangan Adalah Pelanggar HAM
Warta Kota/Adhy Kelana
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kedua dari kanan) didampingi Wakapolri Komjen Pol Syafruddin (kanan) dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan (paling kiri) melihat bawang putih impor asal Tiongkok yang didistribusikan dalam kegiatan operasi pasar di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (17/5). 

WARTA KOTA, DEPOK -- Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Azkar Ahsinin, mengatakan bahwa segala bentuk spekulasi untuk menentukan harga bahan pangan adalah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu dikarakan Azkar menanggapi penangkapan dan sanksi tegas yang diberikan pemerintah pada spekulan yang kedapatan menimbun sejumlah bahan pokok dan pangan di beberapa tempat.

“Korporasi dalam hal ini berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran HAM karena menimbun dan menentukan harga melalui kartel,” kata Azkar, Sabtu (27/5/2017).

Ia menerangkan mengacu pada prinsip-prinsip panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights) yang sudah diadopsi oleh Dewan HAM PBB pada 16 juni 2011, maka para pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM.

“Negara berperan melindungi HAM termasuk pelanggaran HAM oleh korporasi melalui kerangka legislasi, regulasi, administrasi,” jelasnya.

Seperti diketahui sejak Maret 2017, pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah melakukan antisipasi dalam menangani lonjakan harga dan kelangkaan barang pada kebutuhan pokok.

“Sejak Maret 2017, kami bersiaga penuh mencegah kelangkaan dan lonjakan harga barang pokok, khususnya menjelang puasa, lebaran dan Idul Adha 2017,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita beberapa waktu lalu.

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada ritel modern, Permendag No. 20 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, hingga Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang dibentuk bersama dengan beberapa instansi pemerintahan lainnya, menjadi upaya Kemendag dalam menjaga stabilitas harga komoditas pokok selama bulan puasa hingga Hari Raya Lebaran mendatang.

Mendag selalu mengingatkan agar pelaku usaha agar tetap mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Adapun penangkapan pada sejumlah penimbun yang tertangkap sebelum bulan puasa di beberapa daerah, mendapat sanksi tegas dari pemerintah.

“Spekulan jangan berani coba-coba tahun ini. Kami akan tindak tegas. Jika ada penimbunan akan kami tangkap. akan kami buat dia miskin dan akan berhadapan dengan kasus hukum,” kata Mendag.

Salah satu kasus penimbunan yang perusahaannya telah dicabut izin usahanya oleh Mendag adalah PT Tunas Perkasa Indonesia di Merunda pada Rabu (17/5/2017) lalu yang tertangkap menimbun 182 ton bawang putih.(bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved