Home »

Depok

Pembongkaran 47 Rumah di Beji Depok Janggal, Warga Tempuh Jalur Hukum

Rencana pembongkaran dalam mengeksekusi putusan PT Bandung pada kasus sengketa lahan di sana, baru diberitahu ke warga sepekan sebelum eksekusi

Pembongkaran 47 Rumah di Beji Depok Janggal, Warga Tempuh Jalur Hukum
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Eksekusi lahan dengan pembongkaran puluhan bangunan dan rumah di Jalan Sempu, Beji, Depok oleh PN Depok, Selasa (23/5/2017). 

WARTA KOTA, DEPOK -- Sebagian besar warga pemilik 47 bangunan atau rumah di Jalan Sempu, RW 4, Kelurahan Beji, Depok, yang dibongkar paksa Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok, Selasa (2/35/2017) siang, menilai pembongkaran yang dilakukan PN Depok janggal atau tidak wajar.

Sebab rencana pembongkaran dalam mengeksekusi putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung pada kasus sengketa lahan di sana, baru diberitahu ke warga sepekan sebelum eksekusi dilakukan.

Sehingga warga tidak memiliki waktu cukup untuk pindah atau mencari tempat tinggal lain sementara.

Apalagi dalam kasus ini, warga tengah mengajukan gugatan perlawanan atas eksekusi lahan tersebut ke PN Depok, dimana sidang kedua dilakukan tepat disaat eksekusi dilakukan.

Hal itu dikatakan Kuasa Hukum warga Herman Dionne kepada Warta Kota, Selasa (23/5/2017).

"Sebab dalam kasus ini warga tidak tahu menahu masalamah sengketa lahan. Warga membeli lahan kepada tergugat Haji Mursalih, dimana kasus ini dimenangkan penggugat Marthalena," kata Herman.

Eksekusi lahan dengan pembongkaran puluhan bangunan dan rumah di Jalan Sempu, Beji, Depok oleh PN Depok, Selasa (23/5/2017).
Eksekusi lahan dengan pembongkaran puluhan bangunan dan rumah di Jalan Sempu, Beji, Depok oleh PN Depok, Selasa (23/5/2017). (Warta Kota/Budi Sam Law Malau)

Bahkan katanya warga juga tengah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Haji Mursalih dalam kasus ini ke PN Depok.

Jadi paling tidak kata Herman warga mesti diberi waktu yang cukup, untuk bisa pindah dan mencari tempat tinggal lain sebelum eksekusi dilakukan. "Kalau cuma sepekan yang mana cukup. Untuk merobohkan bangunan dan memanfaatkan bahan yang masih bisa dipakai saja tidak akan cukup, belum lagi lainnya mencari tempat tinggal sementara," katanya.

Menurutnya yang di eksekusi dan dianggap sah milik penggugat adalah lahan. "Sehingga tidak perlu membongkar paksa bangunan," katanya.

Atas semua fakta itu Herman berpendapat bahwa sangat jelas adanya permainan yang dilakukan pihak tertentu dalam kasus pembongkaran 47 rumah warga ini.

Halaman
123
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help