WartaKota/

citizen journalist

Pemeriksaan Badan di Bandara : Kewenangan vs Etika

Kewenangan pemeriksaan badan telah memasuki wilayah hak privasi seseorang yang tidak jarang menimbulkan ketidaknyamanan bagi terperiksa.

Pemeriksaan Badan di Bandara : Kewenangan vs Etika
WARTA KOTA/ANDIKA PANDUWINATA
Paket biawak dan ular langka usai pemeriksaan di Kantor Pos Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa, sempat menggegerkan para pegawai di sana. 

PALMERAH, WARTA KOTA- Proses pemeriksaan badan, seperti di bandar udara yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kerap mendapat keluhan dari masyarakat. Tak tanggung-tanggung keluhan itu mudah dan cepat menyebar di media sosial alias "viral".

Pemeriksaan itu memang harus dilakukan pemeriksaan badan bagi siapa saja yang masuk dan keluar kota atau luar negeri. Tujuannya jelas untuk mengamankan adanya benda-benda ilegal, seperti narkotika dan obat-obatan terlarang.

Perlu kita pahami bersama bahwa kewenangan pemeriksaan badan itu tercantum dalam Undang-undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dalam pasal 92 ayat 1 huruf a yang berbunyi :

"Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan undang-undang ini atau perundang-undangan lain tentang larangan atau pembatasan impor atau ekspor barang, pejabat bea dan cukai berwenang memeriksa badan setiap orang yang berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut yang masuk ke dalam daerah pabean (Indonesia)"

Dengan ketentuan pemilihan objek pemeriksaan dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko, profiling penumpang dari intelejen internal bea cukai.

Kemudian kegiatan pemeriksaan badan dilakukan di tempat tertutup oleh petugas yang berjenis kelamin sama dengan terperiksa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan badan.

Dalam pelaksanaannya, kewenangan pemeriksaan badan telah memasuki wilayah hak privasi seseorang yang tidak jarang menimbulkan ketidaknyamanan bagi terperiksa.

Hal ini dapat dimengerti karena objek pemeriksaan ialah anggota tubuh terperiksa bahkan harus melepas seluruh pakaian jika ada kecurigaan petugas yang mengarah bahwa seseorang menyembunyikan barang terlarang, misalnya di pakaian dalam, atau di dalam perut dengan cara ditelan (swallowing), dan sebagainya sebagaimana modus yang sering digunakan oleh para penyelundup narkoba.
                                                                                            ***
Manuel G Velasquez dalam bukunya "Business Ethics: Concepts and Cases" mengemukakan beberapa tolok ukur untuk menilai suatu perbuatan etis atau tidak etis berdasarkan prinsip utilitarianisma, hak dan kewajiban serta keadilan.

Prinsip utilitarianisma menyatakan bahwa suatu alternatif tindakan dapat dibenarkan secara etis jika nilai utilitasnya memiliki nilai terbesar dibandingkan dengan alternatif-alternatif tindakan lainnya.

Dalam kasus pemeriksaan badan, alternatif tindakan pertama adalah : Orang yang akan diperiksa dipilih berdasarkan manajemen risiko, profiling penumpang dan analisis intelejen internal seseorang berisiko membawa barang terlarang narkoba kemudian dilakukan tanya-jawab.

Halaman
12
Editor: Tri Broto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help