citizen journalist

Pajak sebagai Jaminan Ekonomi Negara

Berjalannya fungsi pemerintahan dan bergulirnya roda pembangunan Indonesia sebagian besar dibiayai oleh pajak.

Pajak sebagai Jaminan Ekonomi Negara
Rangga Baskoro
Hari terakhir periode I pengajuan tax amnesty di KPP Pratama Menteng Dua, Jumat (30/9/2016), dibanjiri warga. Naiknya jumlah tarif dana tebusan sebesar 1 persen esok hari membuat mereka rela mengantri sejak jam 04.00. 

PALMERAH, WARTA KOTA-Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilaksanakanpemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 telah menjumpai titik akhir pada 31 Maret 2017 lalu.

Program yang dimulai sejak 1 Juli 2016 ini dinilai banyak pihak merupakan tax amnesty paling sukses di dunia. Nilai tebusan mencapai Rp114 triliun. Angka ini jauh di atas prediksi Gubernur Bank Indonesia yang memperkirakan hanya Rp50 triliun.

Total harta yang dilaporkan mencapai Rp4.855 triliun yang terdiri atas deklarasi harta dalam negeri Rp3.676 triliun, deklarasi harta luar negeri Rp1.031 triliun, dan penarikan dana dari luar negeri (repatriasi) Rp147 triliun.

Namun, ada pertanyaan yang mengemuka setelah berakhirnya tax amnesty. Apakah program pengampunan pajak ini memberikan semangat baru bagi masyarakat selaku Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu? atau malah mengendurkan semangat masyarakat untuk membayar pajak karena berharap akan diadakan lagi tax amnesty di kemudian hari?

Pajak menjadi aktor utama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Berdasarkan data APBN 2017, belanja negara yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan program-programnya di tahun 2017 sebesar Rp2.080,5 triliun.

Penerimaan untuk membiayai belanja pemerintah itu bersumber dari pendapatan negara Rp1.750,3 triliun dan pembiayaan Rp330,2 triliun. Dari Rp1.750,3 triliun pendapatan negara tersebut, sebesar Rp1.498,9 triliun bersumber dari pajak.

Artinya, 72 persen belanja negara bersumber dari pajak. Ini berarti berjalannya fungsi pemerintahan dan bergulirnya roda pembangunan Indonesia sebagian besar dibiayai dari pajak.
Bisa dibayangkan gangguan eksistensi negara jika penerimaan pajak disebabkan Wajib Pajak menunggak/tidak membayar pajak.

Menurut kajian ilmu etika, membayar pajak dan serangkaian kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan tindakan yang etis. Ia memenuhi prinsip-prinsip moral, utilitarianisme, hak dan keadilan.

Pertama, membayar pajak merupakan bentuk tanggung jawab moral warga negara kepada negara untuk menjaga kelangsungan pembangunan dan menjamin pembangunan ekonomi agar makin maju dan makin mandiri. Tidak berlebihan rasanya bila dikatakan membayar pajak merupakan wujud kecintaan warga negara kepada negaranya.

Masyarakat di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Australia dengan sukarela membayar pajak. Bahkan negara yang masih satu kelas dengan Indonesia, seperti Malaysia dan Thailand, tingkat kepatuhan masyarakatnya dalam membayar pajak mencapai 80 persen.

Kedua, prinsip utilitarianisme menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap benar jika tindakan tersebut menghasilkan jumlah manfaat yang paling besar bagi semua orangdi masa yang akan datang.

Membayar pajak dipandang sebagai upaya membangun Indonesia yang sejahtera. Uang pajak digunakan oleh pemerintah untuk membangun fasilitas umum dan infrastruktur.
                                                                                                      ***
Berdasarkan data APBN 2017, jumlah dana yang dialokasikan untuk anggaran infrastruktur ini sejumlah Rp387 triliun. Jumlah ini meningkat 18,6 persen dibandingkan tahun lalu. Sasarannya adalah untuk pembangunan 836 kilometer jalan, 10.198 meter jembatan, 13 bandara baru/lanjutan, 61 lokasi pelabuhan laut, 710 km'sp jalur kereta api, dan 3 lokasi terminal penumpang.

Ketiga, membayar pajakmenjamin pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak positif warga negara Indonesia dalam mendapatkan kehidupan yang layak melalui penyediaan infrastruktur yang baik, penyediaan pendidikan yang berkualitas, dan penyediaan kesehatan. Berdasarkan data APBN 2017, jumlah dana yang dialokasikan untuk pendidikan sejumlah Rp416,1 triliun.

Difokuskan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan seperti membangun/rehabilitasi sekolah, tunjangan guru, kartu Indonesia pintar, bantuan bidikmisi, dan bantuan opersional sekolah.

Sementara itu, jumlah dana yang dialokasikan untuk pendidikan sejumlah Rp104 triliun dengan peruntukan memperkuat upaya promotif dan preventif serta meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan seperti imunisasi, penerima bantuan iuran, biaya operasional puskesmas dan rumah sakit, biaya operasional keluarga berencana.

Dari perspektif keadilan, membayar pajak merupakan bentuk keadilan distributif. Melalui uang pajak, pemerintah dapat membangun dan memperkuat desa melalui transfer ke daerah dan dana desa.

Berdasarkan data APBN 2017, jumlah transfer ke daerah dan dana desa sejumlah Rp764,9 triliun. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur di desa seperti jembatan, irigasi dan jalan.

Adanya dana desa diharapkan mampu mengatasi kesenjangan ekonomi melalui peningkatan perekonomian masyarakat. Selain itu, jumlah dana yang dialokasikan untuk program pengelolaan subsidi untuk masyarakat miskin sebesar Rp160,1 triliun.

Melihat begitu banyaknya manfaat sosial yang dihasilkan dari membayar pajak, urgensinya dalam merealisasikan program-program pemerintah, juga didukung reformasi Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan perbaikan layanan dan kemudahan akses membayar pajak di era sekarang ini, masihkah Wajib Pajak menahan diri untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak?

Faisal Husin
Mahasiswa Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gajah Mada

Editor: Tri Broto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help