WartaKota/

citizen journalist

Pajak sebagai Jaminan Ekonomi Negara

Berjalannya fungsi pemerintahan dan bergulirnya roda pembangunan Indonesia sebagian besar dibiayai oleh pajak.

Pajak sebagai Jaminan Ekonomi Negara
Rangga Baskoro
Hari terakhir periode I pengajuan tax amnesty di KPP Pratama Menteng Dua, Jumat (30/9/2016), dibanjiri warga. Naiknya jumlah tarif dana tebusan sebesar 1 persen esok hari membuat mereka rela mengantri sejak jam 04.00. 

PALMERAH, WARTA KOTA-Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilaksanakanpemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 telah menjumpai titik akhir pada 31 Maret 2017 lalu.

Program yang dimulai sejak 1 Juli 2016 ini dinilai banyak pihak merupakan tax amnesty paling sukses di dunia. Nilai tebusan mencapai Rp114 triliun. Angka ini jauh di atas prediksi Gubernur Bank Indonesia yang memperkirakan hanya Rp50 triliun.

Total harta yang dilaporkan mencapai Rp4.855 triliun yang terdiri atas deklarasi harta dalam negeri Rp3.676 triliun, deklarasi harta luar negeri Rp1.031 triliun, dan penarikan dana dari luar negeri (repatriasi) Rp147 triliun.

Namun, ada pertanyaan yang mengemuka setelah berakhirnya tax amnesty. Apakah program pengampunan pajak ini memberikan semangat baru bagi masyarakat selaku Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu? atau malah mengendurkan semangat masyarakat untuk membayar pajak karena berharap akan diadakan lagi tax amnesty di kemudian hari?

Pajak menjadi aktor utama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Berdasarkan data APBN 2017, belanja negara yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan program-programnya di tahun 2017 sebesar Rp2.080,5 triliun.

Penerimaan untuk membiayai belanja pemerintah itu bersumber dari pendapatan negara Rp1.750,3 triliun dan pembiayaan Rp330,2 triliun. Dari Rp1.750,3 triliun pendapatan negara tersebut, sebesar Rp1.498,9 triliun bersumber dari pajak.

Artinya, 72 persen belanja negara bersumber dari pajak. Ini berarti berjalannya fungsi pemerintahan dan bergulirnya roda pembangunan Indonesia sebagian besar dibiayai dari pajak.
Bisa dibayangkan gangguan eksistensi negara jika penerimaan pajak disebabkan Wajib Pajak menunggak/tidak membayar pajak.

Menurut kajian ilmu etika, membayar pajak dan serangkaian kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan tindakan yang etis. Ia memenuhi prinsip-prinsip moral, utilitarianisme, hak dan keadilan.

Pertama, membayar pajak merupakan bentuk tanggung jawab moral warga negara kepada negara untuk menjaga kelangsungan pembangunan dan menjamin pembangunan ekonomi agar makin maju dan makin mandiri. Tidak berlebihan rasanya bila dikatakan membayar pajak merupakan wujud kecintaan warga negara kepada negaranya.

Masyarakat di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Australia dengan sukarela membayar pajak. Bahkan negara yang masih satu kelas dengan Indonesia, seperti Malaysia dan Thailand, tingkat kepatuhan masyarakatnya dalam membayar pajak mencapai 80 persen.

Halaman
12
Editor: Tri Broto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help