WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Dihentikannya Reklamasi Pantai, Disebut Bisa Memperburuk Investasi Properti Indonesia

Keputusan soal penghentian proyek reklamasi secara sepihak oleh pemerintah Jakarta, ucap Ali, berpotensi mendapatkan gugatan hukum dari para pengemban

Dihentikannya Reklamasi Pantai, Disebut Bisa Memperburuk Investasi Properti Indonesia
skyscrapercity.com
Ilustrasi reklamasi. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Panji Baskhara Ramadhan

WARTA KOTA, TANJUNG PRIOK -- Ali Tranghanda, sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch mengatakan bingung terhadap rencana pemimpin DKI Jakarta yang baru, yakni Anies Rasyid Baswedan serta Sandiaga Salahuddin Uno (Sandi Uno) perihal dihentikannya proyek reklamasi pantai.

Menurutnya, proyek tersebut yang sudah dilalui beberapa tahapan aturan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut, bila dihentikan akan memperburuk investasi pada sektor properti.

"Rencana pemimpin baru DKI Jakarta, Anies Baswedan - Sandi Uno, menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, bakalan buruk bagi investasi sektor properti di Indonesia. Apalagi, proyek ini sudah melalui tahapan, yang sesuai aturan yang dibuat pemerintah sendiri. Selain itu saya heran, Sebelumnya itu, katanya distop reklamasi, sekarang katanya diperlukan untuk fasilitas publik. Sayanya juga bingung dengan perubahan pernyataannya," katanya ke seluruh awak media yang mengkonfirmasinya, Senin (21/5/2017).

Keputusan soal penghentian proyek reklamasi secara sepihak oleh pemerintah Jakarta, ucap Ali, berpotensi mendapatkan gugatan hukum dari para pengembang.

Hal tersebut, ungkap Ali, akan membuat situasi investasi properti di Indonesia, khususnya Jakarta, semakin buruk.

"Polemik soal reklamasi Teluk Jakarta sangat kental dengan nuansa politik. Padahal, terkait reklamasi Teluk Jakarta sudah sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Terhadap Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, diketahui menunjukkan, sektor properti (real estate dan konstruksi) setiap tahunnya itu menyumbang rata-rata 19 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto," paparnya kembali.

Angka tersebut, jelas Ali merupakan nilai awal saat proyek dilakukan. Sehingga belum dapat memperhitungkan akan dampak ikutan atau multiplier effect, dari proyek properti tersebut secara keseluruhan.

Sementara itu, YayaT Supriyatna, yang selaku Pengamat Tata Ruang Universitas Trisakti pun turut angkat bicara mengenai hal itu.

Yayat ini Anies-Sandi harus memiliki dasar hukum yang tetap terlebih dahulu jika ingin menghentikan proyek reklamasi.

Halaman
123
Penulis: Panji Baskhara Ramadhan
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help