WartaKota/

Pemilu Gunakan e-Voting Bisa Berakhir di KPK

Margarito melanjutkan, pihak-pihak yang mengatur soal e-Voting sudah bisa dipastikan akan diproses hukum oleh KPK.

Pemilu Gunakan e-Voting Bisa Berakhir di KPK
Tribunnews.com
Margarito Kamisv 

WARTA KOTA, CIKINI - Wacana pemungutan suara secara elektronik alias e-Voting dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, mendapat perhatian dari pakar hukum tata negara Margarito Kamis.

"Kalau di pemilu serentak tahun 2019 mendatang memanfaatkan e-Voting itu bisa berakhir di KPK, seperti e-KTP berakhir di penjara," tegas Margarito Kamis, Sabtu (20/5/2017), dalam diskusi dengan topik RUU Pemilu dan Pertaruhan Demokrasi, di Cikini, Jakarta Pusat.

Margarito melanjutkan, pihak-pihak yang mengatur soal e-Voting sudah bisa dipastikan akan diproses hukum oleh KPK. Sehingga, ia menyarankan pihak DPR tidak melaksanakan e-Voting.

"Lebih baik DPR tidak pakai e-voting. Negara lain saja gunakan e-voting bermasalah sampai sekarang. Jadi daripada berakhir di KPK, baiknya tidak usah," sarannya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Lukman Edy mengungkapkan, ada tiga opsi yang masih bergulir terkait e-Voting.

Opsi pertama, menolak menggunakan e-voting, karena masyarakat Indonesia dinilai belum mampu dan tidak siap memanfaatkan teknologi tersebut.

Opsi kedua, memanfaatkan pemilu dengan e-Voting pada pemilu serentak 2019 mendatang. Karena, menurut sejumlah pihak, hal tersebut sudah pernah diuji coba dalam pemilihan kepala desa.

Opsi terakhir, sebagian besar fraksi menganggap bahwa e-Voting adalah keniscayaan. (*)

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help