WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Polisi Gerebek Karaoke di Kelapa Gading

Petugas Polres Jakarta Utara merazia sebuah karaoke di Kelapa Gading. Puluhan perempuan penghibur diamankan dan ratusan botol miras disita.

Polisi Gerebek Karaoke di Kelapa Gading
Warta kota/Theo Yonathan Simon Laturiuw
Ilustrasi 

WARTA KOTA, KOJA-Petugas Polres Metro Jakarta Utara mengamankan 29 perempuan wanita diduga korban sindikat penjualan orang (human trafficking) di sebuah tempat karaoke di kawasan Kelapa Gading .

Dari tempat hiburan di Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, itu pada Kamis (18/5/2017) malam polisi juga menyita 188 botol minuman keras.

"Kami tak hanya mengamankan 29 wanita pemandu lagu saja dan tiga tersangka human trafficking. Kami sita juga 188 botol miras di dalam karaoke itu," ungkap Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Dwiyono kala di Mapolres Metro Jakarta Utara pada Jumat (19/5/2017).

Dwiyono mengatakan, seluruh minuman keras itu diduga ilegal atau tidak memiliki izin untuk dijual.

"188 botol minuman keras itu berpita cukai palsu semuanya. Tak sesuai dengan standard yang disyaratkan peraturan yang berlaku," paparnya kembali.

Namun, Dwiyono mengatakan terkait dugaan human trafficking di 'NMO' karaoke itu, pihaknya segera mendalaminya.

"Totalnya ada 29 orang yang kita amankan, 23 diantaranya sebagai pemandu karaoke. Selain itu, 10 orang diantaranya masih dibawah umur dan 13 orang sudah berusia dewasa. Identitas mereka ini tidak jelas. Bisa jadi seorang kasir, seorang waiter dan seorang manajer karaoke," ungkapnya.

Dihubungi terpisah. Camat Kelapa Gading, Manson Sinaga mengatakan akan menindaklanjuti temuan polisi.

Dia memastikan akan mengecek izin usaha lokasi karaoke tersebut.

"Saya pun juga baru dengar ya. Nanti akan kita cek izin usahanya," kata Manson.

Manson mengimbau ke pemilik maupun pengelola karaoke dan tempat hiburan lainnya di kawasan Kelapa Gading, untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Penindakannya kan ada di jajaran kepolisian. Itu sudah termasuk tindak kriminal. Kami dari Pemprov DKI hanya bisa memantau soal izin usahanya," tutupnya.

Penulis: Panji Baskhara Ramadhan
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help