WartaKota/

Insiden Natuna Sudah Seharusnya Jadi Saat Tepat Evaluasi Alutsista TNI

Insiden di Natuna sudah seharusnya jadi saat yang tepat untuk mengevaluasi alutsista TNI.

Insiden Natuna Sudah Seharusnya Jadi Saat Tepat Evaluasi Alutsista TNI
Kompas.com/Ramdhan Triyadi Bempah
Fadli Zon 
WARTA KOTA, PALMERAH -- Insiden meledaknya meriam tempur tipe 80 Giant Bow pelontar peluru kaliber 23 mm buatan China saat gladiresik latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) Kostrad, di Tanjung Datuk, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu, 17 Mei 2017, mengundang keprihatinan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Di sela-sela kegiatan Global Legislative Openness Conference di Kiev, Ukraina, Fadli, Wakil Ketua DPR yang membawahi bidang politik dan keamanan, menyampaikan ucapan belasungkawa untuk para prajurit yang menjadi korban.‎
“Pertama, saya menyampaikan dukacita sedalam-dalamya kepada keluarga empat prajurit TNI yang wafat kemarin," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (19/5/2017).
"Semoga, diberi ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini," imbuhnya.
Mereka, kata Fadli, meninggal sewaktu menjalankan tugas, maka harus diberi apresiasi dan penghormatan oleh negara.
"Untuk delapan prajurit lainnya yang harus menjalani perawatan, kita berharap mereka bisa segera pulih," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.‎
Kedua, kata Fadli Zon, TNI tentu saja harus segera melakukan penyelidikan atas insiden tersebut.
Alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan peralatan tempur yang disiagakan seharusnya selalu berada dalam kondisi prima.
Apalagi, kata dia, ini alutsista di wilayah Natuna, yang menempati posisi strategis bagi pertahanan negara karena berhadapan dengan wilayah konflik Laut Cina Selatan.
"Insiden ini tentu saja mengurangi kredibilitas armada pertahanan kita di mata negara lain," katanya.‎
Menurut Fadli, penyelidikan itu harus dilakukan sangat serius karena insiden itu terjadi persis dua hari sebelum kunjungan Presiden ke Natuna.
"Ini insiden yang sangat serius," kata dia.‎
Ketiga, kata Fadli, kita perlu segera melakukan evaluasi dan audit alutsista, termasuk mengevaluasi rencana-rencana pengadaan yang sedang berlangsung.
"Pengadaan alutsista seharusnya berasal dari produsen-produsen terbaik dan melalui proses terbuka dan terawasi," katanya.
Sejumlah alutsista yang proses pengadaannya bermasalah bisa melahirkan masalah dan insiden.
"Pengadaan alutsista bekas juga seharusnya tak boleh ada lagi," katanya.‎
Saat ini, anggaran pertahanan Indonesia mencapai Rp 108 triliun. 
Meskipun angka itu masih di bawah 1,5 persen PDB (Produk Domestik Bruto), namun itu merupakan anggaran terbesar bidang pertahanan dalam satu dekade terakhir.
"Mestinya, dengan perencanaan yang baik dan belanja alutsista yang transparan, anggaran itu bisa digunakan untuk memperbaiki sistem alutsista secara bertahap," katanya.‎
Insiden itu, menurut Fadli Zon, seharusnya mengingatkan kembali TNI pada khittah sebagai militer profesional.
"Untuk itu, TNI harus melakukan evaluasi," katanya.‎
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help