Citizen Journalist

Etika Mengelola Pariwisata

Diprediksi perjalanan wisata dunia pada tahun 2020 akan mencapai 1,6 miliar orang.

Etika Mengelola Pariwisata
Kompas.com/Andi Hartik
Sejumlah wisatawan saat berkuliner di Kafe Sawah, Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (14/5/2017) 

Sebenarnya pemerintah telah mewajibkan penyelenggaraan kepariwisataan memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang harus menjadi acuan dalam pembangunan pariwisata di daerah.

Sayangnya, kedua undang-undang tersebut belum mampu mencegah dampak buruk perkembangan pariwisata. Pencemaran air yang diakibatkan sisa bahan bakar minyak transportasi air, limbah cair atau padat pelaku industri wisata dan pengunjung, menipisnya vegetasi, terganggunya kehidupan satwa liar, dan rusaknya peninggalan budaya akibat ulah jahil wisatawan bisa dijadikan contoh implikasi perkembangan pariwisata.

                                                                                           ***
Kontribusi industri pariwisata Tanah Air patut diapresiasi dan didukung perkembangannya. Di masa depan, industri pariwisata diharapkan dapat menjadi penyokong devisa negara yang berkelanjutan (sustainable).

Pemerintah tidak cukup hanya mencanangkan destinasi wisata prioritas dan merumuskan peraturan terkait tata kelola kawasan wisata, tetapi berkewajiban ikut campur dalam penyediaan infrastruktur penunjang. Infrastruktur objek wisata setidaknya harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas, atraksi wisata, dan amenitas/fasilitas.

Peran aktif masyarakat perlu didorong melalui kegiatan edukasi, persuasi, dan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan sekitar objek wisata.

Pemberian insentif (penghargaan, hadiah, atau bantuan pengembangan usaha) dapat dipertimbangkan untuk diberikan bagi pelaku industri pariwisata yang secara konsisten menjaga hubungan mutual sistem ekologis.

Pemberian sanksi juga diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus memberikan keadilan retributif bagi perusak kawasan wisata. Keadilan kompensatori dapat diwujudkan melalui kewajiban pelaku industri pariwisata untuk mendukung pendanaan program konservasi, preservasi, dan renovasi kawasan wisata.

Ungkapan bahwa "sumber daya alam akan habis, potensi pariwisata tidak akan punah" jangan menjadikan kita terlena. Potensi ekonomi yang besar harus diimbangi dengan pengelolaan yang bijak dan bertanggung jawab. Mengutip Robin Attfield, tinggalkan dunia sama produktifnya ketika kita menemukannya.

Lingga Fitriany
Mahasiswa Magister Akuntansi UGM

Editor: Tri Broto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help