Citizen Journalist

Menegakkan Keadilan Pascaamnesti Pajak

Ditjen Pajak harus mengambil tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap mereka yang telah menyia-nyiakan masa sembilan bulan amnesti pajak.

Menegakkan Keadilan Pascaamnesti Pajak
Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Sejumlah warga di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sunter dan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, Jakarta Utara, terpantau penuh sesak agar dapat mengikuti program pengampunan pajak atau disebut Tax Amnesty, yang diketahui memasuki hari terakhir, Jumat (30/9/2016). 

PALMERAH, WARTA KOTA-Program amnesti pajak telah tutup buku sejak tanggal 1 April 2017. Kesempatan untuk memperoleh pengampunan pajak atas kewajiban pajak tahun 2015 dan sebelumnya pun telah berakhir.

Bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, ini adalah awal bagi momentum penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak. Ketegasan dan konsistensi DitjenPajak dalam mengeksekusi dan mengimplementasikan peraturan terkait amnesti pajak merupakan elemen penting sebagai wujud penghargaan terhadap hak dan keadilan.

Wajib Pajak yang telah mengikuti pengampunan pajak berhak atas segala fasilitas yang telah dijanjikan dalam undang-undang. Di sisi lain, Ditjen Pajak berkewajiban untuk memberikan rasa adil bagi seluruh Wajib Pajak maupun warga negara secara menyeluruh.

Menurut ilmu etika bisnis, terdapat tiga bentuk keadilan, yaitu keadilan distributif, keadilan retributif, dan keadilan kompensatoris. Keadilan distributif terbentuk dalam proses pendistribusian manfaat dan beban, keadilan retributif terdapat dalam pemberlakuan atau pengenaanhukuman atas suatu kesalahan, sedangkan keadilan kompensatoristercermin dalam pemberian kompensasi atau penggantian atas suatu kerugian.

Berakhirnya amnesti pajak membawa konsekuensi hukum bagi para wajib pajak. Artinya, bentuk keadilan yang berkaitan erat dengan berakhirnya program amnesti pajak adalah keadilan retributif.
Ada tiga syarat dalam menerapkan keadilan retributif : (a) hukuman dijatuhkan kepada mereka yang benar-benar melakukan kesalahan, (b) pihak yang dikenakan hukuman benar-benar melakukan apa yang disangkakan, dan (c) dilakukan secara konsisten dan proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Berpegang pada tiga syarat terwujudnya keadilan distributif, UU Pengampunan Pajak telah menyatakan secara eksplisit bahwa pihak yang dianggap melakukan kesalahan adalah mereka yang sesungguhnya memenuhi kriteria untuk memanfaatkan amnesti pajak, akan tetapi tidak menunjukkan iktikad baik untuk mengambil kesempatan tersebut hingga jangka waktu sembilan bulan pengampunan pajak berakhir.

Termasuk pula di dalamnya adalah mereka yang telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajaktetapi masih memiliki harta yang belum atau kurang diungkapkan. Lalu bagaimana cara memastikan bahwa pihak yang dikenakan hukuman benar-benar melakukan apa yang disangkakan?
Dibutuhkan profesionalisme petugas pajak untuk bertindak berdasarkan bukti-bukti yang akurat, relevan, dan lengkap. Pembuktian terkait kepemilikan harta dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti bank, perusahaan efek, Ditjen Administrasi Hukum Umum, dan lainnya.
                                                                                          ***
Perlu diketahui pula bahwa saat ini pemerintah tengah mempersiapkan diri untuk bergabung dalam perjanjian Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Dengan berlakunya AEoI, setiap negara yang bergabung bisa mengakses data dari negara lain untuk keperluan perpajakan.

Selanjutnya, keadilan dalam mengenakan hukuman dapat terwujud apabila dilakukan secara konsisten dan proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Undang-Undang Pengampunan Pajak telah sangat jelas mengatur pengenaan sanksi secara proporsional berdasarkan tingkat kesalahan.

Misalnya, dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, maka dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ditambah sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200 persen dari pajak penghasilanyang tidak atau kurang bayar.

Sedangkan bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak berakhir dan Ditjen Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, maka juga dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki Surat Keterangan Pengampunan Pajak, Ditjen Pajak harus mengambil tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap mereka yang telah menyia-nyiakan masa sembilan bulan amnesti pajak. Payung hukumnya sudah cukup jelas. Apabila tidak ada ketegasan, sangat dikhawatirkan tax morale akan menurun.

Alih-alih meningkatkan rasio kepatuhan pajak, malah menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Ditjen Pajak. Agar memberikan efek yang luas dan masif, penegakan hukum sebaiknya dimulai dari prominent people atau para konglomerat dan disebarluaskan melalui media.
Akhirnya, mari terus berkontribusi positif agar keadilan dapat terwujud di setiap penjuru negeri ini!

Hasmawati
Mahasiswa Magister Akuntansi UGM

Editor: Tri Broto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved