Tanpa Presidential Threshold, Partai Demokrat Gampang Calonkan AHY di Pilpres 2019
Pembahasan RUU Pemilu akan sangat berdampak pada persiapan partai politik menjemput pelaksanaan Pemilu 2019.
WARTA KOTA, PALMERAH - Pembahasan RUU Pemilu akan sangat berdampak pada persiapan partai politik menjemput pelaksanaan Pemilu 2019.
Demikian dikatakan Peneliti Formappi Lucius Karus, menanggapi peluang Partai Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pemilu Presiden 2019.
"Termasuk di dalamnya adalah soal presidential threshold yang sangat menentukan komposisi dukungan yang diperlukan partai agar bisa mengusung capres. Jika presidential Threshold tidak diberlakukan dalam UU Pemilu, maka peluang terbuka bagi Demokrat dan juga partai lain untuk mengusung capres sendiri," kata Lucius melalui pesan singkat, Jumat (12/5/2017).
Lucius mengakui, nama AHY akan dengan mudah diusung Partai Demokrat, jika presidential threshold tidak diberlakukan. Apalagi, keputusan soal pencalonan AHY hanya bergantung pada pimpinan Demokrat.
Menurutnya, bukan hal sulit bagi Demokrat memilih AHY sebagai calon. Sebab, ayah AHY, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merupakan Ketua Umum Partai Demokrat.
"Resistensi di internal Demokrat jika AHY dicalonkan juga akan sangat lemah, karena pengaruh SBY masih begitu besar, dan hampir semua kader Demokrat akan patuh pada keinginan SBY," tutur Lucius.
Tetapi, Lucius mengingatkan adanya dampak negatif bila penentuan calon presiden dari Demokrat hanya mengikuti kemauan SBY. Hal itu disebabkan pandangan publik bahwa pilihan tersebut berdasarkan hubungan dinasti.
Apalagi, Demokrat punya pengalaman pada pemilu sebelumnya dengan menyelenggarakan konvensi untuk menentukan calon presiden.
"Jika seorang AHY terpilih sebagai calon presiden tanpa sebuah proses terbuka sebagaimana melalui konvensi di periode lalu, maka tampak sekali bahwa alasan kedekatan secara kekeluargaan menjadi pertimbangan Demokrat memilih AHY," ulas Lucius.
Lucius menyayangkan bila model konvensi ini tidak lagi dipakai Demokrat dalam menentukan capres mereka. Terlebih jika pilihan untuk tidak menempuh konvensi lantaran mengamankan jalan AHY menuju pencapresan.
"Sebagai sebuah strategi tentu saja bagus jika Partai Demokrat sejak sekarang sudah mulai menentukan calon presiden yang akan diusung. Dengan begitu, akan ada cukup waktu untuk mengemas figur calon tersebut agar makin dikenal dan diterima oleh pemilih," paparnya.
Lucius mengingatkan momentum Pemilu 2019 yang dilakukan serentak antara Pileg dan Pilpres. Figur capres yang diusung partai akan sangat berpengaruh terhadap kemenangan atau kekalahan partai.
"Oleh karena itu, figur capres 2019 tidak bisa asal-asalan. Figur yang diusung harus bisa memberikan jaminan kemenangan terhadap partai dan dirinya pada dua jenis pemilu yang diselenggarakan bersamaan, yakni Pileg dan Pilpres," bebernya.
Lucius meminta Demokrat memikirkan sejak awal dampak pemilihan capres mereka terhadap kemenangan partai. Jika keliru menentukan calon presiden, kata Lucius, maka bukan hanya calonnya saja yang akan merayap pada Pemilu 2019, tetapi Partai Demokrat juga.
Tentu saja pengalaman AHY mengikuti kontestasi Pilkada DKI baru lalu bisa menjadi rujukan bagi Partai Demokrat dalam menentukannya sebagai capres 2019.
"Tapi, saya kira hasil pilkada memberikan banyak catatan terhadap AHY dan Demokrat. Populer saja tidak memberikan jaminan. Pemilih tetap lebih cenderung memilih calon yang dinilai mempunyai kapasitas dan integritas," tambah Lucius. (*)