Badan Pajak DKI dan BPN DKI Buat Sistem Informasi Bersama

Pembuatan sistem informasi data pertanahan tersebut telah selesai dibuat dan diujicobakan antara BPRD dengan Pusdatin BPN

Badan Pajak DKI dan BPN DKI Buat Sistem Informasi Bersama
Warta kota
pemohon keringanan PBB di UPPD Kebayoran Baru 

WARTA KOTA, JAKARTA- Untuk menangani pemungutan pajak Bea Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Jakarta Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPRD) DKI bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) membangun sistem informasi bersama.

Kepala BPRD DKI Edi Sumantri mengatakan dalam memproses permohonan Wajib Pajak, BPRD memerlukan penelitian keabsahan data pertanahan dan data kepemilikan untuk keperluan pendaftaran, mutasi, pemutakhiran, pemecahan dan layanan PBB lainnya serta untuk keperluan validasi BPHTB. "Data pertanahan tersebut adalah produk hukum dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN, dalam hal ini adalah Kantor Wilayah BPN atau Kanwil BPN DKI Jakarta," ujarnya dalam keterangan persnya, Rabu (10/5/2017).

Di sisi lain, lanjutnya, BPN didalam memproses permohonan pengurusan surat pertanahan juga memerlukan data perpajakan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni melalui BPRD. Menurutnya, diperlukan sistem informasi diantara kedua instansi yang memilili kesamaan referensi yang valid serta diintegrasikan antara BPN DKI dan BPRD DKI. "Sehingga masalah data pertanahan dapat dimonitor secara jelas," kata dia.

Pihaknya telah melakukan pengembangan proses pertukaran data yang diasistensi oleh KPK RI melalui pertemuan intensif antara BPRD DKI dan Pusdatin BPN atau Pusat Data dan Informasi BPN bersama Kanwil BPN DKI.
"Pembuatan sistem informasi data pertanahan tersebut telah selesai dibuat dan diujicobakan antara BPRD melalui Bidang Teknologi dan Informasi dengan Pusdatin BPN RI," tuturnya.

Melalui Sistem Informasi Pertanahan dengan Koneksi Host 2 Host ini, kata Edi, BPRD akan mengirimkan data BPHTB dan PBB berdasarkan permintaan BPN secara realtime dengan teknologi webservice. Sedangkan BPN akan mengirimkan data Sertifikat dan PPAT berdasarkan permintaan BPRD secara realtime.

"Diharapkan dengan adanya pertukaran data pertanahan ini maka pelayanan pertanahan kepada masyarakat akan semakin cepat dan bagi petugas antar instansi sendiri akan merasa yakin dan jelas akan status dokumen pertanahan tersebut," tuturnya.

Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help