Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia: Kami Tidak Pernah Membahas Pancasila

Kata dia, harus diakui oleh semua muslim, bahwa Khlifah adalah bagian dari ajaran Islam.

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia: Kami Tidak Pernah Membahas Pancasila
ISTIMEWA
Logo Hizbut Tahrir Indonesia

WARTA KOTA, TEBET - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, bakal membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Salah satu tujuan HTI adalah merealisasikan sistem khilafah di Indonesia. Dikutip dari laman hizbut-tahrir.or.id, dijelaskan bahwa "Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia. Khilafah bertanggung jawab menerapkan hukum Islam, dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh muka bumi."

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto saat ditemui di kantor pusat HTI, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017), membenarkan bahwa pihaknya berharap di Indonesia diterapkan sistem khilafah. Hal itu dilakukan dengan cara berdakwah.

Baca: BREAKING NEWS: Pemerintah Pastikan Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia

"Dakwah saja, kita dakwah saja," ujarnya.

Kata dia, harus diakui oleh semua muslim, bahwa Khlifah adalah bagian dari ajaran Islam. Ismail Yusanto mengaku percaya bahwa penerapan sistem kekhalifahan adalah solusi bagi permasalahan bangsa saat ini, terutama terkait kesenjangan sosial.

"Ini kan (Indonesia) ekonominya menggunakan (sistem) apa? Kapitalis. Dibilang Pancasila, (tapi) ekonominya kapitalis. Akibatnya apa? Ini ambil contoh, akibatnya kemudian memunculkan kesenjangan, kesenjangan makin lebar," tuturnya.

Baca: MUI Dukung Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia

"Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi (sistem khilafah) akan menyelesaikan masalah. Sekarang ini ada 20 perusahaan yang menguasai lebih dari lima juta hektare (lahan), sementara ada 14 (sampai) 15 juta petani tidak punya lahan," imbuhnya.

Di situs HTI, dijelaskan bahwa "sistem khilafah menempatkan seorang khalifah sebagai kepala negara. Khalifah bukanlah raja atau diktator, melainkan seorang pemimpin terpilih yang mendapat otoritas kepemimpinan dari kaum Muslim, yang secara ikhlas memberikannya berdasarkan kontrak politik yang khas, yaitu baiat."

Halaman
12
Penulis: Nurmulia Rekso Purnomo
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved