WartaKota/

Citizen Journalist

Secercah Harapan Pendidikan Indonesia

Wajib Belajar bukan hanya berdampak pada keharusan anak-anak untuk belajar, melainkan pada tuntutan pengelolaan pendidikan yang baik oleh negara.

Secercah Harapan Pendidikan Indonesia
WARTA KOTA/ANDIKA PANDUWINATA
Simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMPN 24 Tangerang, Senin (20/3/2017). 

Pada tanggal 2 Mei 1984, Presiden RI Soeharto mencanangkan program Wajib Belajar. Harapan Presieen saat itu adalah agar anak-anak Indonesia dapat mengenyam pendidikan sehingga dapat memajukan bangsa dan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat.

Wajib Belajar bukan hanya berdampak pada keharusan anak-anak Indonesia untuk belajar, melainkan juga pada tuntutan pengelolaan pendidikan yang baik oleh negara.

Hanya saja, pengelolaan pendidikan oleh negara demi mewujudkan program itu berada pada titik yang kurang menyenangkan. Berdasarkan data Human Development Research yang diterbitkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sampai tahun 2013, Education Index Indonesia adalah 0,603 berada pada peringkat 103 dari 187 negara atau berada pada peringkat 5 level ASEAN di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Melihat dari index tersebut, tugas pemerintah tentu sangatlah berat dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

Pendidikan yang baik haruslah dinikmati oleh seluruh anak Indonesia secara merata. Hal ini didasarkan pada teori keadilan sebagai kesamaan (egalitarian) yang merumuskan bahwa tidak ada perbedaan di antara semua orang dalam mendapatkan kemanfaatan atas seuatu hal.

Teori ini menyatakan kesamaan sebagai unsur dari keadilan. Oleh karena itu, pendidikan yang adil adalah pendidikan yang dapat dinikmati dan memberi kemanfaatan pada anak-anak Indonesia.

Pendidikan yang baik juga telah diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan sebagai salah satu dari hak-hak dasar yang harus diberikan kepada anak-anak Indonesia. Hal ini adalah penerapan dari hak dan kewajiban kontraktual antara negara dan warga negara.

Perjanjian kontraktual ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian akan tanggung jawab masing-masing pihak. Negara sebagai pemilik kewajiban harus menyelenggarakan pendidikan yang baik dan warga negara sebagai pemilik hak sekaligus kewajiban dalam mengikuti pendidikan yang baik.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia? Padahal jika melihat pada dana yang dianggarkan oleh APBN, anggaran untuk pendidikan adalah sebesar 20 persen dari total APBN. Hal ini telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang keharusan negara dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah anggaran tersebut telah memberi kemanfaatan pada pendidikan Indonesia sebagai aplikasi due care theory?
                                                                                        ***
Anggaran pendidikan yang besar seharusnya direncanakan dengan teliti, dikelola secara hati-hati (prudent), dan diawasi dengan tepat sehingga dapat memberikan social benefit bagi masyarakat dan dunia pendidikan.

Salah satu tujuan penggunaan anggaran pendidikan adalah untuk membiayai tunjangan profesi guru. Pemberian tunjangan profesi guru dimaksudkan sebagai bentuk motivasi dalam bekerja dan diharapkan kesejahteraan guru akan meningkat.

Halaman
123
Editor: Tri Broto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help