Citizen Journalist

Freeport dan Moral Pemerintah

Freeport sempat memutuskan untuk menghentikan kegiatan penambangan karena tidak dapat melakukan ekspor produk.

Freeport dan Moral Pemerintah
KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO
Tambang terbuka Grasberg merupakan bagian dari gunung api yang telah mati.Tambang yang fotonya diambil, Jumat (25/11/2011) itu rencananya akan dihentikan operasi penambangannya pada tahun 2016. 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebelum menjual mineral ke luar negeri (ekspor).

Pengaturan tersebut menyebabkan beberapa pemegang IUP tidak dapat mengekspor hasil penambangan mereka, salah satunya adalah PT Freeport Indonesia. Freeport sempat memutuskan untuk menghentikan kegiatan penambangan karena tidak dapat melakukan ekspor produk.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa keputusan tersebut diambil Freeport dikarenakan belum bisa melakukan pemurnian di dalam negeri akibat belum memiliki pabrik pemurnian.

Keputusan menghentikan kegiatan penambangan tersebut membawa dampak dirumahkannya sebagian karyawan Freeport, meskipun sebagian besar karyawan tersebut adalah karyawan kontrak.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga sudah menjadi tugas atau kewajiban negara untuk meyakinkan bahwa kekayaan alam dipergunakan semaksimal mungkin untuk memenuhi positive right rakyat Indonesia akan kemakmuran.

Rakyat Indonesia hanya menerima manfaat yang kecil dari kekayaan alam yang diambil oleh perusahaan asing itu, yakni di Papua dan Papua Barat.

Data BPS 2016 menyatakan bahwa sekitar 20 persen penduduk Papua masih berada di bawah garis kemiskinan dan gini ratio di Papua hampir sama dengan tingkat nasional yaitu berada di angka 0,39.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bahwa dana transfer dari APBN 2017 ke Papua Rp 54,7 triliun terdapat kenaikan dari Rp 47 triliun di tahun 2016. Kontribusi Freeport terhadap APBN di tahun 2016 kurang lebih Rp 8 triliun atau kurang dari 1 persen penerimaan negara, yang terdiri dari pembayaran royalti, pajak penghasilan, pajak pihak ketiga yang disetorkan oleh Freeport. Sementara, pendapatan Freeport di tahun 2016 sebesar Rp 44 triliun dengan laba Rp 13,6 triliun dan nilai aset tambang di Grasberg Rp 146 triliun.

                                                                                          ***

Dilihat dengan asas utilitarianism yaitu perbandingan antara pengorbanan dan manfaat yang diterima, terdapat ketidakseimbangan antara pengorbanan yang diberikan Indonesia dan hasil yang diterima dari Freeport.

Salah satu jenis keadilan, yaitu distributive rigth, menyatakan bahwa pihak yang memberikan pengorbanan besar seharusnya menerima imbalan yang besar.

Namun, penerimaan negara yang diterima dari Freeport tidak sebanding dengan jumlah kekayaan alam yang dieksploitasi dan dinikmati oleh pemilik entitas tersebut. Bahkan, dalam lingkup yang lebih kecil yaitu Papua juga hanya menerima imbalan yang kecil dibandingkan dengan jumlah yang diambil. Imbalan kecil yang dirasakan Indonesia belum memperhitungkan kerusakan lingkungan akibat proses penambangan.

Melihat dari data di atas sepertinya Papua hanya dipandang sebagai objek yang memberikan manfaat kepada Freeport dan pemilik entitas tersebut.

Menjadi tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945.

Sehingga sudah sewajarnya pemerintah harus memastikan bahwa kekayaan alam yang dimiliki Indonesia memenuhi hak rakyat akan kesejahteraan sekaligus melaksanakan kewajiban pemerintah kepada rakyat, kekayaan alam yang diambil memberi imbalan yang lebih besar kepada Indonesia, kekayaan alam dan hasilnya didistribusikan secara adil, dan kekayaan alam yang diambil memberi manfaat yang nyata kepada wilayah di mana lokasi kekayaan alam tersebut berada.

Kebijakan pemerintah mewajibkan pemilik IUP agar melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebelum menjual mineral ke luar negeri (ekspor) menurut penulis sudah tepat secara moral.

Kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian tersebut akan menjamin terlaksananya kewajiban pemerintah dan terpenuhinya hak rakyat akan kesejahteraan, menjamin rakyat menerima manfaat eksploitasi kekayaan alam dengan maksimal dan terdistribusi secara adil serta tepat sasaran.

Sudah selayaknya kebijakan yang mengayomi rakyat seperti ini dilakukan pemerintah secara terus menerus sehingga akan memunculkan budaya penyusunan kebijakan yang menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Apabila budaya penyusunan kebijakan tersebut dilaksanakan terus dan oleh seluruh jajaran pemerintahan maka penulis mempunyai keyakinan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan menyejahterakan rakyat, sebab prinsip penyusunan kebijakan tersebut telah tertanam dalam pemikiran dan ada kemungkinan secara otomatis akan muncul saat setiap birokrat pemerintah menghadapi permasalahan dan menyusun kebijakan.

Namun demikian, harapan untuk memiliki pemerintahan yang selalu membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyat sepertinya masih akan lama kita lihat.

Perkembangan kasus ini menunjukkan bahwa Pemerintah masih lemah dalam mempertahankan moral mereka dalam menyusun kebijakan, karena terdapat berita di media bahwa Freeport akan diberikan izin melakukan ekspor tanpa melalui proses pemurnian.

Kebijakan yang memberikan pengecualian kepada Freeport akan menunjukkan bahwa kebijakan yang telah mereka susun sesuai dengan kaidah moral, yaitu memaksimalkan utilitas, menghormati hak, memastikan pendistribusian manfaat secara adil, dan memperdulikan pihak yang dekat atau yang mempunyai hubungan yang kuat dilanggar sendiri oleh Pemerintah.

Pemerintah seharusnya sadar bahwa mereka harus menyejahterakan rakyat dan bukan menyejahterakan pihak atau golongan tertentu dengan mempertahankan kebijakan menyejahterakan rakyat yang telah mereka susun sendiri. Pemerintah harus mempunyai keberanian untuk mempertahankan keputusannya meskipun ada ancaman penuntutan ke arbritase internasional dan mengabaikan bujukan pihak-pihak yang akan mencoba mempengaruhi.

Raisita Agus Wahyono
Mahasiswa Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Email: raisita.agus@gmail.com

Editor: Tri Broto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help