Citizen Journalist

Freeport dan Moral Pemerintah

Freeport sempat memutuskan untuk menghentikan kegiatan penambangan karena tidak dapat melakukan ekspor produk.

Freeport dan Moral Pemerintah
KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO
Tambang terbuka Grasberg merupakan bagian dari gunung api yang telah mati.Tambang yang fotonya diambil, Jumat (25/11/2011) itu rencananya akan dihentikan operasi penambangannya pada tahun 2016. 

Salah satu jenis keadilan, yaitu distributive rigth, menyatakan bahwa pihak yang memberikan pengorbanan besar seharusnya menerima imbalan yang besar.

Namun, penerimaan negara yang diterima dari Freeport tidak sebanding dengan jumlah kekayaan alam yang dieksploitasi dan dinikmati oleh pemilik entitas tersebut. Bahkan, dalam lingkup yang lebih kecil yaitu Papua juga hanya menerima imbalan yang kecil dibandingkan dengan jumlah yang diambil. Imbalan kecil yang dirasakan Indonesia belum memperhitungkan kerusakan lingkungan akibat proses penambangan.

Melihat dari data di atas sepertinya Papua hanya dipandang sebagai objek yang memberikan manfaat kepada Freeport dan pemilik entitas tersebut.

Menjadi tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945.

Sehingga sudah sewajarnya pemerintah harus memastikan bahwa kekayaan alam yang dimiliki Indonesia memenuhi hak rakyat akan kesejahteraan sekaligus melaksanakan kewajiban pemerintah kepada rakyat, kekayaan alam yang diambil memberi imbalan yang lebih besar kepada Indonesia, kekayaan alam dan hasilnya didistribusikan secara adil, dan kekayaan alam yang diambil memberi manfaat yang nyata kepada wilayah di mana lokasi kekayaan alam tersebut berada.

Kebijakan pemerintah mewajibkan pemilik IUP agar melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebelum menjual mineral ke luar negeri (ekspor) menurut penulis sudah tepat secara moral.

Kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian tersebut akan menjamin terlaksananya kewajiban pemerintah dan terpenuhinya hak rakyat akan kesejahteraan, menjamin rakyat menerima manfaat eksploitasi kekayaan alam dengan maksimal dan terdistribusi secara adil serta tepat sasaran.

Sudah selayaknya kebijakan yang mengayomi rakyat seperti ini dilakukan pemerintah secara terus menerus sehingga akan memunculkan budaya penyusunan kebijakan yang menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Apabila budaya penyusunan kebijakan tersebut dilaksanakan terus dan oleh seluruh jajaran pemerintahan maka penulis mempunyai keyakinan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan menyejahterakan rakyat, sebab prinsip penyusunan kebijakan tersebut telah tertanam dalam pemikiran dan ada kemungkinan secara otomatis akan muncul saat setiap birokrat pemerintah menghadapi permasalahan dan menyusun kebijakan.

Namun demikian, harapan untuk memiliki pemerintahan yang selalu membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyat sepertinya masih akan lama kita lihat.

Perkembangan kasus ini menunjukkan bahwa Pemerintah masih lemah dalam mempertahankan moral mereka dalam menyusun kebijakan, karena terdapat berita di media bahwa Freeport akan diberikan izin melakukan ekspor tanpa melalui proses pemurnian.

Halaman
123
Editor: Tri Broto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help