WartaKota/

Citizen Journalist

Freeport dan Moral Pemerintah

Freeport sempat memutuskan untuk menghentikan kegiatan penambangan karena tidak dapat melakukan ekspor produk.

Freeport dan Moral Pemerintah
KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO
Tambang terbuka Grasberg merupakan bagian dari gunung api yang telah mati.Tambang yang fotonya diambil, Jumat (25/11/2011) itu rencananya akan dihentikan operasi penambangannya pada tahun 2016. 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebelum menjual mineral ke luar negeri (ekspor).

Pengaturan tersebut menyebabkan beberapa pemegang IUP tidak dapat mengekspor hasil penambangan mereka, salah satunya adalah PT Freeport Indonesia. Freeport sempat memutuskan untuk menghentikan kegiatan penambangan karena tidak dapat melakukan ekspor produk.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa keputusan tersebut diambil Freeport dikarenakan belum bisa melakukan pemurnian di dalam negeri akibat belum memiliki pabrik pemurnian.

Keputusan menghentikan kegiatan penambangan tersebut membawa dampak dirumahkannya sebagian karyawan Freeport, meskipun sebagian besar karyawan tersebut adalah karyawan kontrak.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga sudah menjadi tugas atau kewajiban negara untuk meyakinkan bahwa kekayaan alam dipergunakan semaksimal mungkin untuk memenuhi positive right rakyat Indonesia akan kemakmuran.

Rakyat Indonesia hanya menerima manfaat yang kecil dari kekayaan alam yang diambil oleh perusahaan asing itu, yakni di Papua dan Papua Barat.

Data BPS 2016 menyatakan bahwa sekitar 20 persen penduduk Papua masih berada di bawah garis kemiskinan dan gini ratio di Papua hampir sama dengan tingkat nasional yaitu berada di angka 0,39.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bahwa dana transfer dari APBN 2017 ke Papua Rp 54,7 triliun terdapat kenaikan dari Rp 47 triliun di tahun 2016. Kontribusi Freeport terhadap APBN di tahun 2016 kurang lebih Rp 8 triliun atau kurang dari 1 persen penerimaan negara, yang terdiri dari pembayaran royalti, pajak penghasilan, pajak pihak ketiga yang disetorkan oleh Freeport. Sementara, pendapatan Freeport di tahun 2016 sebesar Rp 44 triliun dengan laba Rp 13,6 triliun dan nilai aset tambang di Grasberg Rp 146 triliun.

                                                                                          ***

Dilihat dengan asas utilitarianism yaitu perbandingan antara pengorbanan dan manfaat yang diterima, terdapat ketidakseimbangan antara pengorbanan yang diberikan Indonesia dan hasil yang diterima dari Freeport.

Halaman
123
Editor: Tri Broto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help