Akademisi Nilai Pembubaran HTI Langkah Tepat

Para kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah sebagai langkah tepat.

Akademisi Nilai Pembubaran HTI Langkah Tepat
KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO
Kompleks Rektorat UGM, Yogyakarta. 

WARTA KOTA, DEPOK-Para kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah sebagai langkah yang tepat.

Hal itu dikatakan Kepala Program Doktor Studi Kebijakan UGM, Prof Muhadjir Darwin dalam siaran pers yang diterima Warta Kota, Senin (8/5/2017).

Menurutnya pembubaran HTI dilakukan sebagai respon atas desakan masyarakat yang mengkhawatirkan terancamnya Pancasila sebagai ideologi negara.

"Jadi pembubaran HTI ini, sangat tepat," katanya.

Ia menegaskan, bahwa komitmen kepada ideologi negara Pancasila tidak bisa ditawar. Dan wajib hukumnya bagi setiap warga negara untuk menerima dan mematuhinya.

Menurutnya pembubaran HTI seharusnya dilakukan pemerintah sejak dulu, karena jelas HTI mengancam ideologi negara Indonesia.

"Jadi sebenarnya langkah pembubaran saat ini agak terlambat dilakukan. Tetapi lebih baik, dibanding jika membiarkan organisasi itu tetap hidup," katanya.

Senada dengan itu, Peneliti dari Program Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM), Mumtazah Kamilah mengatakan, sebagai salah satu kelompok Islam fundamental, HTI memiliki usaha dan upaya untuk melakukan purifikasi agama dan hendak mengundang-undangkan syariat Islam di Indonesia melalui ide Khilafah Islamiyah-nya.

Menurut dia, jika dilihat dari sudut pandang Pancasila dan pluralisme sebagai kondisi keberagaman di Indonesia, maka usaha HTI tersebut tidak sesuai dan akan mengancam persatuan NKRI.

Karena itu, kata dia, rencana pemerintah untuk membubarkan HTI, merupakan sebuah langkah tepat.

"Sebab HTI telah menyerukan anti-Pancasila serta tidak mengakui eksistensi NKRI. Itu dapat dilihat dari konsep Khilafah Islamiyah yang diusungnya. Jelas, hal itu merupakan sebuah pelanggaran berat sebagai warga negara dan harus ditindak secara tegas," katanya.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help