WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Pilkada DKI Jakarta

Perempuan Peduli Kota Jakarta Tolak RPTRA Jadi Ajang Perjodohan Para Jomblo

Sekelompok perempuan yang menamakan diri Perempuan Peduli Kota Jakarta menyatakan keprihatinan atas hasil Pilkada DKI 2017.

Perempuan Peduli Kota Jakarta Tolak RPTRA Jadi Ajang Perjodohan Para Jomblo
Tribunnews.com/Apfia Tioconny Billy
Konferensi pers pernyataan sikap terhadap hasil Pilkada DKI Jakarta oleh Perempuan Peduli Kota Jakarta, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/5/2017). 

WARTA KOTA, CIKINI - Sekelompok perempuan yang menamakan diri Perempuan Peduli Kota Jakarta menyatakan keprihatinan atas hasil Pilkada DKI 2017.

Menurut mereka, hasil Pilkada DKI Jakarta dibangun dari politisasi agama yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa, dan mengancam tata negara yang sudah berjalan baik.

"Reformasi birokrasi telah berhasil memperbaiki kualitas hidup perempuan Jakarta, di mana jaminan sosial warga Jakarta dipenuhi dan keadilan sosial diadministrasikan untuk menolong yang terpinggirkan seperti perempuan, anak-anak, disabilitas, lansia, dan sebagainya," ucap Perwakilan Perempuan Peduli Kota Jakarta Ruby Kholifah, saat konferensi pers di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/5/2017).

Baca: Anies-Sandi Ingin Bikin KJJ, Ahok: Jomblo atau Enggak yang Penting Bahagia

Maka, mereka menuntut empat poin utama kepada gubernur baru DKI, antara lain meneguhkan fondasi kebangsaan Indonesia yang berstandar pada pilar Pancasila, NKRI, Kebinekaan, serta UUD 1945.

"Menolak segala bentuk radikalisme yang mengedepankan politik identitas dan sektarianisme karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia," ungkap Ruby.

Poin berikutnya, meminta gubernur berikutnya menjaga Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) sesuai Pergub No 4 Tahun 2016, di mana RPTRA mengedepankan prinsip kemitraan pada masyarakat Jakarta.

"Bukan untuk area mengembalikan nilai-nilai tradisional yang menomorduakan perempuan, seperti perjodohan bagi para jomblo yang sama sekali bukan wewenang negara," imbuh Ruby.

Ketiga, memastikan kesinambungan dan peningkatan sistem transparansi dan akuntabilitas yang sudah dibangun di Pemprov DKI sebagai fondasi reformasi birokrasi.

Yang terakhir, menghentikan segala bentuk kekerasan di ranah publik, penyebaran kebencian di masjid, dan demonstrasi yang menggangu ketenteraman dan yang berpotensi memecah belah masyarakat.

"Karena itu kami mengajak semua perempuan dan keluarganya untuk berperan aktif dalam merawat kebinekaan, dengan memaksimalkan peran perempuan agar kedamaian dan kebaikan bagi penduduk Kota Jakarta maupun negara yang kita cintai mewujud," papar Ruby Kholifah. (Apfia Tioconny Billy)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help