PT KAI Disebut Belum Pernah Dialog dengan Warga RW 12 Manggarai

Selama ini pihak PT KAI tidak pernah datang untuk berdialog dengan warga RW 12 Manggarai. Tahu-tahu sudah mau digusur saja

PT KAI Disebut Belum Pernah Dialog dengan Warga RW 12 Manggarai
Warta Kota
Logo PT KAI 

WARTA KOTA, TEBET- Perwakilan warga RW 12 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang terimbas rencana proyek pengadaan lahan kereta api (KA) Manggarai-Bandara Soekarno Hatta, menyebut selama ini pihak PT KAI belum pernah berdialog dengan warga.

"Selama ini pihak PT KAI tidak pernah datang untuk berdialog dengan warga RW 12 Manggarai. Tahu-tahu sudah mau digusur saja," ujar Nurharis Wijaya, perwakilan warga RW 12 Manggarai dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta, kepada Warta Kota, Jumat (28/4/2017).

Haris, sapaan Nurharis, mengatakan, bahkan PT KAI sendiri tidak mengetahui bangunan mana saja yang termasuk dalam daftar 11 bangunan yang bakal dibongkar untuk pembangunan jalur rel ganda KA tersebut.

Perwakilan warga, Nasrul Dongoran, menambahkan, pihaknya juga telah melakukan konfirmasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait status tanah yang saat ini ditempati warga. Hasilnya, kata dia, berbeda dengan klaim PT KAI.

"Kami telah konfirmasi ke BPN, alhasil status lahan Manggarai RW 12 tersebut adalah tidak terdaftar, sehingga sudah seharusnya hak kepemilikan itu diberikan kepada warga Manggarai yang sudah menempati puluhan tahun sejak 1950," bilang Nasrul.

PT KAI sendiri berencana melakukan penertiban 11 bangunan di RW 12, Jalan Saharjo Nomor 1 Kelurahan Manggarai seluas 1.150 meter persegi berdasarkan surat Direksi PT KAI nomor KEP.U/JB.312/IV/11/KA-2013 dan lembar sertifikat kepemilikan tanah SHP No 47 Tahun 88.

Bagi warga yang tinggal di daerah tersebut, mereka diberikan ganti rugi sebesar Rp 250.000 permeter persegi untuk bangunan permanen dan Rp 200.000 per meter persegi untuk semi permanen.

Senior Manager Humas Daop 1 Jakarta, Suprapto, sebelumnya mengatakan bahwa lahan tersebut milik PT KAI. Pada sertifikat itu dijelaskan bahwa KAI mempunyai hak pakai di tanah negara.

Disebutkan pula bahwa lamanya hak berlaku adalah selama dipergunakan untuk kepentingan dinas. Untuk itu sertifikat tersebut tak perlu lagi diperpanjang seperti sertifikat hak pakai pribadi.

"Tolong bedakan hak guna pakai pribadi dengan institusi. Ini tanah negara diamanatkan kepada PT KAI," kata Suprapto di kawasan Gambir, Kamis (27/4/2017)

Halaman
12
Penulis: Gopis Simatupang
Editor: Adi Kurniawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved