Kejari Depok Belum Serahkan Kasus Buni Yani ke Pengadilan

Selain menerima tersangka, kata dia, ada tujuh barang bukti yang dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejari Depok dalam kasus ini.

Kejari Depok Belum Serahkan Kasus Buni Yani ke Pengadilan
WARTA KOTA/BUDI MALAU
Buni Yani di Kejari Depok bersama kuasa hukumnya, Aldwin Rahardian, usai pelimpahan tahap kedua, Senin (10/4/2017). 

WARTA KOTA, DEPOK - Pelimpahan tahap kedua berupa tersangka beserta barang bukti dalam kasus dugaan penghasutan dengan tersangka Buni Yani, telah diserahkan Polda Metro Jaya ke Kejari Depok pada 10 April Lalu.

Namun, sampai Jumat (21/4/2017), berkas kasus ini belum juga diserahkan Kejari Depok ke Pengadilan Negeri (PN) Depok, untuk dijadwalkan sidang peradilannya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok Sufari menuturkan, ada beberapa hal yang mesti dipelajari dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh jaksa penuntut umum, sebelum berkas diserahkan ke PN Depok. Diharapkan, kata dia, penyerahan berkas sudah dapat dilakukan pekan depan.

"Jadi saat ini kasusnya belum diserahkan ke PN Depok. Secepatnya akan kami limpahkan, kemungkinan pekan depan," kata Sufari usai acara sertijab Kasi Pidsus Kejari Depok dari Andarias ke Daniel De Rozari, di Kantor Kejari Depok, Jumat (21/4/2017).

Menurut Sufari, setelah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Polda Metro Jaya, pihaknya tidak menahan tersangka Buni Yani, namun menerapkan wajib lapor seminggu dua kali, sampai sidang kasus digelar.

Selain menerima tersangka, kata dia, ada tujuh barang bukti yang dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejari Depok dalam kasus ini.

Sufari mengatakan, nantinya ada sekitar tujuh jaksa senior yang akan menangani kasus ini dalam persidangan. Mereka merupakan jaksa dari Kejari Depok, Kejati Jabar, dan Kejaksaan Agung.

"Setelah kasus kita serahkan ke PN Depok, pihak pengadilanlah yang akan menjadwalkan sidangnya, mulai dari tempat dan waktu," jelas Sufari.

Buni Yani lewat akun Facebook-nya dianggap telah melanggar pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia diduga telah melakukan penghasutan berbau SARA, di status akun Facebook-nya.

Karena itu, Buni Yani diancam hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar. Buni Yani sempat mengajukan gugatan praperadilan atas kasusnya, namun ditolak PN Jakarta Selatan.  (*)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help