Home »

News

» Jakarta

Pilkada DKI Jakarta

Bawaslu Siap Terima Laporan Masyarakat yang Temukan Kecurangan

Sampai hari ini, belum ada laporan masyarakat yang masuk ke Bawaslu DKI Jakarta maupun ke Kantor Panwaslu kabupaten atau kota.

Bawaslu Siap Terima Laporan Masyarakat yang Temukan Kecurangan
Joko Supriyanto
Ilustrasi. Suasana pencoblosan. Mie Ayam Gratis Dibagikan Untuk Pemilih Usai Mencoblos Di TPS 54 Tempat Ahok Mencoblos 

WARTA KOTA, TANJUNG PRIOK -- Temuan kecurangan, mulai dari penggunaan hak pilih berulang, menggunakan hak pilih orang lain hingga adanya intimidasi yang dilakukan oknum relawan salah satu pasangan calon (Paslon) menjadi catatan utama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta dalam proses pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta pada Rabu (19/4/2017) lalu.

Terkait hal tersebut, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti menyampaikan jika pihaknya sangat terbuka untuk menindaklanjuti laporan masyarakat apabila menemukan adanya kecurangan.

"Sampai hari ini, belum ada laporan masyarakat yang masuk ke Bawaslu DKI Jakarta maupun ke Kantor Panwaslu kabupaten atau kota," katanya.

Jadi, sampai hari ini, pihaknya masih menangani laporan dan temuan pada hari H, termasuk laporan dan temuan pada masa tenang, itu masih ditangani oleh kita.

Karena, memang dalam penanganan pelanggaran 7 hari sejak ditemukan atau diketahui, itu bisa jadi kedaluwarsa laporannya, sudah tidak bisa ditindaklanjuti karena kan Undang-Undang Pemilu mengatur batas waktu penanganan pelanggaran. Jadi nanti dia kedaluwarsa dan enggak bisa lagi.

"Bisa dilaporkan saja sebelum jadi kedaluwarsa, bisa dilaporkan kepada Bawaslu segera," ungkapnya.

Terkait pelanggaran penggunaan formulir C6, lanjutnya, terdapat sepuluh orang warga di wilayah Jakarta Timur yang kini masih dalam proses pemeriksaan.

Apabila bukti dan sanksi lengkap, pelanggar katanya diancam Pasal 178 A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada DKI Jakarta dengan denda paling banyak Rp 72 juta atau penjara selama 72 bulan karena dengan sengaja menggunakan hak pilih orang lain.

"Itu (peraturan) kan berlaku untuk setiap orang, berarti bisa dikenakan kepada penyelenggara, bisa dikenakan juga kepada pemilih," katanya.

Di Jakarta Timur itu ada sekitar 10 orang yang harus diklarifikasi untuk memastikan bahwa memang yang bersangkutan itu menggunakan C6 orang lain karena harus disertai bukti.

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help