WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Sidang Ahok

Tuntut Ahok Pidana Setahun Penjara dengan Percobaan Dua Tahun, Jaksa: Kami Independen

Ali mengatakan, JPU sudah melakukan pertimbangan masak-masak sebelum membacakan tuntutan terhadap Ahok di hadapan majelis hakim.

Tuntut Ahok Pidana Setahun Penjara dengan Percobaan Dua Tahun, Jaksa: Kami Independen
ANTARA/Muhammad Adimaja
Ali Mukartono, Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama, membacakan tuntutan pada sidang lanjutan yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4/2017). 

WARTA KOTA, PASAR MINGGU - Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun, dengan masa percobaan selama dua tahun.

Ketua tim JPU Ali Mukartono mengatakan, pihaknya mengeluarkan tuntutan itu secara independen, dan tidak ada tekanan dari luar persidangan. Jaksa, menurutnya, juga tidak menjadikan kekalahan Ahok dalam hitung cepat (quick count) Pilkada DKI Jakarta sebagai bahan pertimbangan.

"Enggak ada urusannya (dengan kekalahan Ahok dalam hasil quick count Pilkada DKI). Saya urusannya perkara pidana," ujar Ali seusai sidang yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Gedung Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).

Ali mengatakan, JPU sudah melakukan pertimbangan masak-masak sebelum membacakan tuntutan terhadap Ahok di hadapan majelis hakim.

"Memberatkan dan meringankan sudah disampaikan. Yang berat kenapa, yang meringankan apa. Itulah, sampai pada seperti itu. Tapi jangan itu dikatakan ringan atau tidak. Itu alternatif, itu relatif," tutur Ali.

Seusai sidang, dua kubu yang berperkara, baik pengacara Ahok maupun pihak pelapor, sempat menyatakan ketidakpuasan terhadap tuntutan jaksa. Namun, Ali santai saja menanggapi hal itu.

"Kalau kita masukkan semua pihak, tidak bisa kita punya pertimbangan tersendiri. Kita independen, tidak seperti itu," bilang Ali.

Ali menyampaikan, munculnya nama Buni Yani dalam unsur pertimbangan jaksa untuk meringankan tuntutan terhadap Ahok juga tidak bisa dielakkan, karena terseretnya Ahok ke meja hijau tidak bisa dipisahkan dari peran Buni Yani.

"Kan kegaduhan itu termasuk dari yang bersangkutan (Buni Yani), bukan semata-mata Pak Ahok. Dua-duanya kira-kira begitu. Tapi memang menjadi fakta hukum bahwa para pelapor ini mengetahui setelah diunggah Buni Yani. Itu fakta hukum," beber Ali. (*)

Penulis: Gopis Simatupang
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help