Pemkot Depok Dituntut Tanggung Iuran BPJS Kesehatan Warga dalam Perda SKD

Pemkot Depok dituntut untuk mau menanggung seluruh iuran BPJS kesehatan bagi warga terutama warga miskin, serta melunaskan semua tunggakan iuran BPJS.

Pemkot Depok Dituntut Tanggung Iuran BPJS Kesehatan Warga dalam Perda SKD
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
ILUSTRASI - Sejumlah warga antre mendaftar BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) di Kantor BPJS Jalan Proklamasi, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2014). 

WARTA KOTA, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dituntut untuk mau menanggung seluruh iuran BPJS kesehatan bagi warga terutama warga miskin di Depok, serta memutihkan atau melunaskan semua tunggakan iuran BPJS Kesehatan warga, di samping dituntut memberikan jaminan layanan kesehatan gratis lainnya bagi warga Depok.

Sejumlah tuntutan itu diungkapkan Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Pansus DPRD Depok, yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sistem Kesehatan Daerah (SKD) Depok, di Gedung DPRD Depok, Kamis (13/4/2017).

"Dalam RDP itu saya sampaikan beberapa hal soal jaminan kesehatan warga yang merupakan hak seluruh rakyat,," kata Roy, Jumat (14/4/2017).

RDP itu dihadiri para stakeholder terkait mulai dari DPRD Kota Depok, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok, dari BPJS Kesehatan Kota Depok, Ikatan Dokter Indonesia (IDI)erta para elemen masyarakat lainnya.

Roy menuturkan ada sejumlah poin penting yang harus diakomodir Pemkot Depok dan DPRD Depok dalam pembentukan Perda SKD Depok ini agar benar-benar memberikan jaminan dan perlindungan kesehatan warga Depok.

"Kami menuntut pemutihan tunggakan peserta BPJS Kesehatan di Depok dan mereka langsung didaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI atau penerima bantuan iuran yang ditanggung Pemkot Depok," kata Roy.

Selain itu kata dia, semua iuran BPJS Kesehatan warga di Depok juga wajib menjadi tanggungan Pemkot Depok, termasuk biaya obat-obatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

"Semua biaya yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan wajib ditanggung Pemkot Depok," kata Roy.

Selain itu kata dia, bayi yang baru lahir dari ortu pemegang Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) juga otomatis harus menjadi peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung Pemkot Depok.

"Kami juga meminta dibentuk satgas atau unit reaksi cepat yang membantu kesulitan pasien terutama warga miskin dalam mendapatkan layanan kesehatan gratis di rumah sakit," katanya.

Halaman
123
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help