PNS Kota Bekasi Pertanyakan Pencairan Uang Tunjangan Kinerja

"Istri tidak bekerja, rencananya uang akan digunakan untuk keperluan rumah dan sekolah anak," kata BA.

PNS Kota Bekasi Pertanyakan Pencairan Uang Tunjangan Kinerja
Warta Kota
Ilustrasi uang tunjangan 

WARTA KOTA, BEKASI - Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) Kota Bekasi mempertanyakan molornya pencairan uang Tunjangan Kinerja pegawai. Soalnya memasuki bulan keempat, mereka belum memperoleh haknya dari pemerintah daerah.

"Sampai sekarang belum kami terima uangnya dari pemda," ujar salah seorang pegawai berinisial BA pada Minggu (9/4/2017).

BA mengaku sangat menanti pencairan uang itu, meski dia mempekirakan hanya memperoleh uang berkisar Rp 2 jutaan.

Menurut dia, uang tersebut sangat berarti karena untuk menambah kebutuhan keluarganya.

"Istri tidak bekerja, rencananya uang akan digunakan untuk keperluan rumah dan sekolah anak," kata BA.

Menurut dia, molornya pencairan tunjangan kerja sebetulnya merupakan hal biasa di awal tahun. Berdasarkan pengalaman, molornya pencairan uang tunjangan biasanya sampai tiga bulan. "Mungkin karena persoalan administrasi saja, kita sih berharap agar segera cair," imbuhnya.

Wakil Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TPAD) Kota Bekasi, Dadang Hidayat mengatakan, saat ini Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang menaungi 13.000 pegawai sedang melakukan penghitungan. Soalnya uang tunjangan kinerja harus dihitung sesuai dengan empat poin berdasarkan aturan yang berlaku.

Empat poin yang dimaksud adalah beban kerja, tempat kerja, resiko kerja dan kelangkaan kerja. Keempatnya dinilai langsung oleh tim gabungan dari bagian organisasi, bagian hukum dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB). "Ada mekanisme yang harus dilalui, jadi tidak bisa pemerintah daerah mencairkan begitu saja. Di samping itu, besaran uang yang diterima tiap pegawai juga berbeda-beda," ungkap Dadang.

Dadang memperkirakan besaran uang itu bervariasi dari Rp 720.000 untuk kategori staf sampai Rp 6 juta untuk pegawai eselon II. Uang itu biasanya diberikan setiap bulan dengan mengacu empat poin yang ditetapkan pemerintah. "Pencairan uang kemungkinan dirapel atau digabung dari bulam Januari hingga April," ujar Dadang. "Kami janji secepatnya, bila proses administrasi selesai akan diberikan ke pegawai," tambahnya.

Dsdang mencatat, uang tunjangan kerja ini dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2017. Adapun nilai APBD saat ini mencapai Rp 5,4 triliun atau naik Rp 800 miliar dari tahun 2016 sebesar Rp 4,6 triliun.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri menilai, lambatnya pencairan anggaran bisa berdampak pada kinerja aparatur. Aparatur cenderung membiasakan dirinya dengan penyesuaian bayaran. "Kalau bayarannya telat pasti semangat kinerjanya diturunkan dengan alasan uangnya belum diterima," kata Ustuchri.

Karena itu, kata dia, pemerintah harus lebih mengetatkan pengawasan dan rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor pemerintahan. Jangan sampai keterlambatan tunjangan kinjerja bisa memperburuk pelayanan di kalangan masyarakat. "Harus ada kegiatan sidak untuk memperketat pengawasan kinerja PNS, agar mereka tetap kerja maksimal meski tunjangan belum cair," ujarnya.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Adi Kurniawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved