Pemerintah Pusat Harus Bereskan Distorsi Peraturan Taksi di Daerah

Asep menjelaskan, executive review terhadap Peraturan Taksi Online harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders).

Pemerintah Pusat Harus Bereskan Distorsi Peraturan Taksi di Daerah
Tribunnews.com
Ilustrasi logo taksi. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw

WARTA KOTA, PALMERAH -- Pemerintah pusat harus segera menguji (executive review) efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Revisi Aturan Angkutan Sewa Online yang berlaku mulai 1 April lalu.

Peraturan tersebut mengalami banyak distorsi di lapangan, sehingga memicu polemik di sejumlah daerah.

Padahal, pelaksanaan sebagian ketentuan masih dalam masa transisi hingga tiga bulan.

Artinya, aturan baru yang ditetapkan tersebut baru akan berlaku awal Juli mendatang. Tapi polemik kini sudah merebak dan merugikan konsumen.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, menegaskan, peraturan gubernur dan walikota mengenai transportasi, termasuk taksi, semestinya hanya mengatur ketentuan teknis yang sangat spesifik dan unik di suatu daerah.

Adapun ketentuan yang bersifat umum diatur pemerintah pusat.

“Masalahnya sekarang pemerintah daerah juga mengatur ketentuan yang bersifat umum,” kata Asep ketika dihubungi wartawan, Kamis (6/4) malam.

Itu sebabnya, berbagai persoalan muncul lantaran ketentuan umum antara satu daerah berbeda dengan daerah lain.

Asep menjelaskan, executive review terhadap Peraturan Taksi Online harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders).

Halaman
123
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help