Sekilas Mirip Program Rumah Murah Ahok Djarot dan Anies Sandi Sebenarnya Berbeda

WARTA KOTA, PANCORAN -- Walau mirip dengan program rumah murah tanpa DP Nol Rupiah yang digagas oleh pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno, program rumah murah milik Basuki-Djarot dinilai kurang tepat. ‎

Hal tersebut disampaikan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno lantaran backlog atau rasio kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang terbangun paling besar masih berada di kalangan masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp 7 juta per bulan, bukan masyarakat berpenghasilan Rp 10 juta per bulan seperti yang digagas Basuki-Djarot.‎

"Berdasarkan data yang kami miliki, (backlog) terbesar (masyarakat) yang memiliki income (penghasilan) kurang dari Rp 7 juta, bukan (penghasilan) Rp 10 juta," ungkap Sandi kepada wartawan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis (6/4/2014).‎

Karena itu, lanjutnya, penyediaan rumah murah akan diprioritaskan kepada warga kalangan menengah bawah. Tetapi khusus bagi warga berpenghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan akan diterapkan mekanisme pembelian khusus yang ringan. ‎‎

"(Mekanisme pembelian) agak mirip dengan rusunawa, tapi membeli setelah periode yang kita yakin mereka ada kemampuan untuk memiliki rumah yang mereka tinggali," ujarnya. ‎‎

Sementara itu, terkait anggaran atau dana talangan atas program down payment (DP) rumah Nol Rupiah, Sandi menyampaikan hanya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sebesar empat persen atau setara Rp 2 triliun hingga Rp 3 trilliun pada tahun pertama program dijalankan. ‎

"Saya yakini pola tersebut akan bisa mengurangi backlog secara signifikan, kalau dihitung selama lima tahun kita menjabat akan bisa mengurangi 83 persen dari backlog atau antrean rumah murah oleh warga yang hanya bisa bermimpi, tapi belum bisa mewujudkan memiliki rumah dengan harga terjangkau," tutupnya.‎