Citizen Journalist

Masih Perlukah Label Halal?

Pembeli yang cerdas selalu mencari informasi sebelum membeli dengan berbagai cara, misal tanya teman, searching internet sampai medsos.

Masih Perlukah Label Halal?
MUI
Ilustrasi Halal 

Pasar, tempat bertemunya penjual dan pembeli, dianggap sebagai ekonomi kompetitif. Terdapat sebuah teori dalam pasar ekonomi kompetitif yang disebut The Contractual Theory.

The Contractual Theory yaitu suatu teori tentang etika yang menyatakan bahwa penjual berkewajiban mengungkapkan dengan tepat apa yang akan dibeli oleh konsumen termasuk dalam hal ini menjelaskan komponen atau kandungan yang terdapat dalam suatu produk. Jika produk berupa makanan berarti kandungan bahan-bahan pembuat makanan beserta proses pengolahannya.

Informasi yang lengkap tentang makanan sangat berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk membeli. Konsumen dapat mengetahui kandungan makan sehingga dapat memilih makanan yang sesuai untuk menjaga kesehatan atau menghindari pemicu suatu penyakit yang dimiliki. Namun informasi tersebut tidak selalu tersedia.

Di sini lah pemerintah harus memberikan kepastian informasi terhadap seluruh produk yang dipasarkan, utamanya label halal tadi, kepada konsumen. Terkait sertifikasi halal telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Dalam UU tersebut pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH) terhadap sejumlah produk dan atau jasa yang terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Badan tersebut mengeluarkan sertifikat halal sebagai informasi tepercaya mengenai kehalalan produk. BPJPH bertujuanmemberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk.

Dalam UU No 33 Tahun 2014 pasal 4 disebutkan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pasal 67 ayat (1) menyebutkan bahwa Kewajiban bersertifikat halal tersebut mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Dan ayat (2) menyebutkan bahwa sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap. Undang Undang No 33 Tahun 2014 tersebut diundangkan tanggal 17 Oktober 2014.

Menurut pendapat saya, pemerintah harus mendesak dan mengawasi produsen dalam memberikan informasi atas produk barang buatannya atau jasa. Informasi yang disampaikan harus lengkap, bukan saja sebatas kehalalan saja tetapi kandungan lain.

Langkah pemerintah tersebut secara tidak langsung memberikan keamanan produk untuk dikonsumsi serta kenyamanan saat mengkonsumsi.

Halaman
123
Editor: Tri Broto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved