Warga Gusuran Proyek Runway 3 Bakal Diberi Pekerjaan di Bandara Soekarno-Hatta

Warga yang terdampak pembebasan lahan, dijanjikan pekerjaan bagi pemilik bidang yang lahannya digusur.

Warga Gusuran Proyek Runway 3 Bakal Diberi Pekerjaan di Bandara Soekarno-Hatta
soekarnohatta-airport.co.id

WARTA KOTA, TANGERANG - Pihak Angkasa Pura (AP) II menjawab tiga tuntutan dari warga Desa Rawa Rengas, Kosambi, Kabupaten Tangerang, pada pertemuan lanjutan di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (31/3/2017), terkait proyek pembangunan runway 3.

Warga yang terdampak pembebasan lahan, dijanjikan pekerjaan bagi pemilik bidang yang lahannya digusur. Dua tuntutan yang sudah dijawab sebelumnya pun kini sudah ada kejelasan.

"Untuk poin tuntutan tenaga kerja, Pak Dirut menjanjikan akan memperkerjakan 150 warga Rawa Rengas. Itu untuk tahap awal," ujar Sapri, perwakilan masyarakat Rawa Rengas, saat ditemui di bandara.

Nantinya, masyarakat yang bekerja di bandara masuk ke beberapa bagian, seperti cleaning service dan pekerja di Kereta Api Bandara.

"Mereka nanti akan dilibatkan untuk bagian-bagian seperti itu," ucapnya.

Poin selanjutnya, soal pemberdayaan masyarakat. Pihak AP II akan membuat kegiatan pelatihan untuk seribu orang. Kegiatan ini dilakukan bukan hanya untuk warga Rawa Rengas, melainkan juga warga di sekitar bandara.

"Jadi, bukan untuk warga Rawa Rengas dan Rawa Burung saja," kata Sapri.

Pada pertemuan kali ini ada tiga poin yang dibahas. Poin pertama, menurut Sapri, soal pembedaan pembayaran kepada pemilik tanah dan pemilik bangunan.

"Jadi, nanti yang punya tanah dibayar sendiri, yang punya bangunan juga sendiri," ungkapnya.

Sebelumnya, penghitungan ganti rugi untuk warga Rawa Rengas sudah menjadi satu kesatuan, baik itu bangunan dan luas tanah. Padahal, warga desa yang ia wakilkan itu lebih banyak yang menumpang di tanah orang lain.

"Poin ini juga sudah terjawab dan sudah jelas," imbuh Sapri.

Poin selanjutnya yang dijawab pada pertemuan kali ini adalah poin tuntutan soal penundaan perhitungan lahan. Di Desa Rawa Rengas, sudah ada 683 bidang tanah yang dihitung ganti ruginya.

Masyarakat Rawa Rengas ingin perhitungan itu dibatalkan. Begitu juga dengan penundaan penghitungan bidang tanah lainnya di Rawa Rengas.

Soal pembubaran Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) juga dijawab oleh AP II. Pembubaran KJPP punya mekanisme sendiri, sehingga, tidak bisa dibubarkan oleh AP II.

"Artinya, di kemudian hari penilai yang bernama Doli Siregar akan dievaluasi oleh dewan penilainya. Bukan KJPP-nya yang dibubarin, tapi penilainya dievaluasi. Seperti apa sanksinya, itu kita lihat nanti," paparnya. (*)

Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved