Batasi Kuota Taksi Online, Ancam Menambah Pengangguran

Kemenhub dalam revisi Permenhub 32/2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, akan mengurangi jumlah taksi online.

Batasi Kuota Taksi Online, Ancam Menambah Pengangguran
Warta Kota
ILUSTRASI - Sopir taksi demo menuntut penutupan aplikasi taksi online. 

WARTA KOTA, GAMBIR - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam revisi Permenhub 32 Tahun 2016 adalah tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, akan mengurangi jumlah taksi online.

Namun, pembatasan tersebut dinilai justru akan menambah jumlah pengangguran.

Seperti yang dikatakan oleh Sosiolog, Musni Umar. Bahwa bisnis transportasi online kini menjadi penyerap tenaga kerja yang cukup banyak.

"Karena itu, kalau jumlahnya dibatasi, maka bisa mengurangi lapangan pekerjaan. Sementara pemerintah sendiri belum membuka lapangan pekerjaan," kaa Husni, ketika dihubungi, Rabu (29/3/2017).

Dengan hadirnya transportasi online tersebut, lanjut Husnj, telah meningkatkan kesejahteraan para pengemudi.

Karena itu, jika dilakukan pembatasan kuota, maka dapat berimbas penurunan daya beli masyarakat.

 Seperti yang tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Agustus 2016 jumlah penduduk bekerja meningkat 3,59 juta orang dibandingkan Agustus 2015. Sementara jumlah pengangguran turun 530.000 orang.

 Lalu, kenaikan jumlah tenaga kerja terutama di sektor Jasa Kemasyarakatan 1,52 juta orang (8,47 persen), Perdagangan 1,01 juta orang (3,93 persen), serta sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi 500.000 orang (9,78 persen). 

"Dari data tersebut, sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang tenaga kerja dengan pertumbuhan tertinggi," katanya.

Oleh karena itu, transportasi online masih sangat dibutuhkan masyarakat. 

Karena selain memudahkan akses transportasi masyarakat, keberadaan transportasi online juga menjadi mata pencaharian utama bagi pengemudinya. 

 Dorong berkolaborasi

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan, mengatakan bahwa seharusnya pemerintah mendorong agar transportasi online dan konvensional berkolaborasi.

Mekanisme ini dinilai akan menjadi solusi terhadap polemik yang terjadi saat ini. 

"Yang terpenting saat ini adalah pengaturan standard pelayanan minimum yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna. Standard ini pun harus diatur secara nasional dan tidak diserahkan kepada pemerintah daerah," katanya.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help