KPPU Berikan Tiga Rekomendasi ke Pemerintah Terkait Kisruh Taksi Online dan Konvensional

Kewajiban STNK kendaraan taksi online atas nama badan hukum memiliki makna pengalihan kepemilikan dari perseorangan kepada badan hukum.

KPPU Berikan Tiga Rekomendasi ke Pemerintah Terkait Kisruh Taksi Online dan Konvensional
Warta Kota
Ilustrasi persaingan sengit sesama taksi konvensional ditambah kehadiran taksi onlline. 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan perhatian khusus untuk membantu pemerintah menyelesaikan sengkarut dalam kebijakan di industri jasa transportasi, khususnya terkait pengaturan taksi online dan taksi konvensional.

Sedikitnya, ada tiga rekomendasi yang diberikan KPPU kepada pemerintah agar kebijakan yang dikeluarkan bisa mendorong penyelenggaraan industri jasa transportasi sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat.

Syarkawi Rauf, Ketua KPPU mengatakan, baru-baru ini pihaknya menggelar rapat internal untuk membahas persoalan jasa transportasi yang belakangan semakin menghangat.

Dari hasil rapat tersebut, Komisi menghasilkan tiga poin utama sebagai saran dan pertimbangan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti pemerintah.

"Hasil analisis kami terkait dengan revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016, KPPU mendukung pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk menetapkan pengaturan yang dapat menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha penyedia jasa angkutan taksi, baik itu taksi konvensional maupun taksi online yang dikategorikan sebagai angkutan sewa khusus," kata Syarkawi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 28 Maret 2017.

Adapun tiga rekomendasi tersebut yakni pertama, KPPU meminta pemerintah menghapus kebijakan penetapan batas bawah tarif yang selama ini diberlakukan untuk taksi konvensional.

Sebagai gantinya, wasit persaingan usaha ini menyarankan agar pemerintah mengatur penetapan batas atas tarif saja.

Menurut Syarkawi, penetapan tarif batas bawah akan berdampak pada inefisiensi di industri jasa angkutan taksi secara keseluruhan dan bermuara pada mahalnya tarif bagi konsumen.

Tarif batas bawah juga menghambat inovasi untuk meningkatkan efisiensi industri jasa transportasi.

Lebih jauh, batas bawah tarif dapat menjadi sumber inflasi.

Halaman
123
Editor: Gede Moenanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved