WartaKota/

Kemenhub RI: Permen 32 Dilaksanakan Agar Tidak Ada Dominasi

Dia pun mengimbau pengelola angkutan konvensional dan angkutan online menanggapi Permen 31 itu dengan teduh.

Kemenhub RI: Permen 32 Dilaksanakan Agar Tidak Ada Dominasi
Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Ilustrasi ojek berbasis aplikasi online. 

WARTA KOTA, KEBAYORANBARU - Menteri Perhubungan RI, Budi Karya mengatakan Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2016 akan mulai dilaksanakan pada 1 April 2017 mendatang. Hal ini dilakukan agar keseimbangan antara angkutan konvensional dan online bisa tetap terjaga untuk melayani  masyarakat.

Karena transportasi adalah kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga, dia meminta pemangku kepentingan agar tidak egois dalam menanggapi
peraturan yang baru itu.

"Keduanya harus diatur. Kita tahu juga bahwa angkutan konvensional ada banyak masyatakat yang cari penghidupan, ada
juga online yang merupakan keniscayaan yang harus kita ikuti dan harus diatur," kata Budi Karya di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, Selasa (21/3/2017).

"Oleh karenanya kita atur supaya ada keseimbangan ada online dan konvensional Kita mengharapkan ada asimilasi antara online dan konvensional. Sehingga terbentuk sesuatu sistem transportasi yang menghidupi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat dan memiliki kecanggihan yang baik," tambahnya.

Baca: Menkominfo: Permen 32 Mengukuhkan Transportasi Online Boleh di Indonesia

Permen itu, kata dia, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang KIR, SIM, sampai STNK. Oleh sebab itu, proses penyesuaian akan dilakukan
oleh aparat Pemerintah Daerah terkait.

"Saya mengapresiasi beberapa Gubernur dan kepala daerah pada prinsipnya menyetujui. Justru dengan peraturan ini ada 2 manfaat. Satu, yaitu kepastian hukum bagi online untuk tetap exist, dua adalah ada regulasi yang pasti agar angkutan konvensional terlindungi dari dominasi yang berlebihan.," ucapnya.

Dia pun mengimbau pengelola angkutan konvensional dan angkutan online menanggapi Permen 31 itu dengan teduh. Bukan malah menjadi provokator
yang dapat memperkeruh situasi dan keadaan yang ada saat ini.

"Kami mengapresiasi ada beberapa daerah yang proaktif melakukan suatu sosialisasi, oleh karenanya setiap Kapolda tadi siap untuk melakukan,
ada beberapa ketetapan yang kita putusan. Harapannya Permen ini tetap berlaku tetapi kita secara baik melakukan sosialisasi dan membuat
forum konsultasi sehingga tidak ada dominasi daerah terhadap pengelolaan si daerah," ucapnya.

Penulis: Bintang Pradewo
Editor: Adi Kurniawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help