Home »

News

» Jakarta

Kebijakan Punya Tabungan Rp 25 Juta untuk Bikin Paspor Dibatalkan, Pengawasan Ketat Tetap Dilakukan

Aturan wajib memiliki deposito tabungan mininal Rp 25 juta untuk membuat paspor, dibatalkan mulai Senin (20/3/2017) kemarin.

Kebijakan Punya Tabungan Rp 25 Juta untuk Bikin Paspor Dibatalkan, Pengawasan Ketat Tetap Dilakukan
KOMPAS.COM/I MADE ASDHIANA
ILUSTRASI 

WARTA KOTA, ‎TANJUNG PRIOK - Aturan wajib memiliki deposito tabungan mininal Rp 25 juta untuk membuat paspor, dibatalkan mulai Senin (20/3/2017) kemarin.

Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara Sarsaralos Sivakkar mengatakan, penghentian kebijakan baru tersebut disebabkan banyak warga yang protes. 

Baca: Heboh Syarat Baru Buat Paspor Punya Tabungan Rp 25 Juta, Ini Kata Kanwil Imigrasi

"Kebijakan baru itu per hari ini dibatalkan lantaran banyak pemohon‎ pembuatan paspor atau warga keberatan," ucap Sarsaralos kepada Warta Kota, kemarin. 

Baca: Makna Dibalik Warna Paspor yang ada di Dunia

Kebijakan baru ini, kata Sarsaralos, sebagai bentuk perihal pengawasan‎ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Kebijakan ini dibentuk, terang Sarsaralos, karena begitu banyaknya permintaan dari warga untuk pembuatan paspor.

Awalnya, menurut Sarsaralos, kebijakan tersebut bermula sebagai‎ bentuk pengawasan terhadap TKI ilegal. Permintaan itu hanya untuk pemohon paspor yang dianggap belum bekerja. Juga, untuk umrah.

"Namun, belum jelas tuh keberangkatannya. Atau juga untuk wisata ke Malaysia misalnya, atau negara-negara tertentu. Namun bilangnya untuk tujuan bekerja, tetapi hanya lulusan SMU. Tetapi, sekarang rekening koran deposito Rp 25 juta itu ya tidak lagi. Dibatalkan," paparnya.

Untuk menekan angka TKI ilegal, ia mengungkapkan pihak Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara akan tetap melakukan pengawasan ketat. Pemohon‎ paspor akan diminta segera menyiapkan surat rekomendasi dari Kementerian Agama, bagi yang ingin umrah.

"Untuk wisata, tujuan membuat paspor harus segera‎ dicantumkan dalam form wawancara. Apabila petugas wawancara ragu-ragu akan pemohon itu, kami akan minta ke pihak Seksi Pengawasan dan Penindakan untuk mendalami, baik itu dari nama, serta alamat tempat tinggalnya," jelas Sarsaralos. (*)

Penulis: Panji Baskhara Ramadhan
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help