WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Pilkada DKI Jakarta

Harus Datangi KPK Sandiaga Belum Bisa Penuhi Panggilan Polda

Surat ini nyata-nyata dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2017 untuk pemanggilan pada tanggal 21 Maret 2017.

Harus Datangi KPK Sandiaga Belum Bisa Penuhi Panggilan Polda
Warta Kota/Dwi Rizki
KJP akan berlanjut sesuai dengan apa yang sudah berjalan sekarang, tidak perlu administrasi pada KJP Plus, jadi jangan takut dan khawatir, Sandiaga memperagakan jurus bangau. 

WARTA KOTA, MENTENG -- Dipanggil pendidik Polda Metro Jaya atas kasus penjualan sebidang tanah seluas 3.115 meter persegi di Jalan Curug Raya KM 35, Tangerang, Banten pada Desember 2012 silam,

Wakil Ketua Tim Advokasi Anies-Sandi, Yupen Hadi menyampaikan, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno belum dapat hadir.

Meskipun begitu, lanjutnya, pihaknya memastikan Sandiaga akan hadir pada pemanggilan berikutnya.

Lantaran, Sandiaga harus ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan LHKPN.

Yupen menegaskan bahwa Sandi warga negara yang taat aturan dan hukum.

"Tapi karena sesuatu dan lain hal, karena memang begitu cepat proses ini, dan kita juga sudah susun jadwal berapa hari sebelumnya karena memang ini adalah momennya kampanye, banyak warga yang ingin bertemu segala macam, apalagi besok kita juga ada acara di KPK, LHKPN, maka itu adalah agenda yang tidak bisa di cancel, tidak bisa dibatalkan," ungkapnya di Posko Pemenangan Cicurug, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017) malam. .

Maka dengan sangat menyesal, kata dia, Sandi tidak dapat menghadiri panggilan tersebut.

Tapi, jangan khawatir, pada kesempatan berikutnya, Bang sandi akan datang. terserah polisi mau panggil kapan, mudah-mudahan sih nggak usah dipanggil biar jelas.

"Kalau bisa ditunda sampai setelah pemilukada supaya tidak ada dugaan-dugaan ini bermuatan politik segala macam. Tapi kalaupun polisinya memaksakan kita akan hadapi, tapi untuk besok kita tidak bisa datang," jelasnya.

Sementara itu, terkait kasus yang menjadikan Sandi sebagai saksikan, Yupen menuturkan jika kasus tersebut bermula dari penjualan sebidang tanah seluas 3.115 meter persegi di Jalan Curug Raya KM 35, Tangerang, Banten pada Desember 2012 silam.

"Artinya dapat kita tangkap dari surat ini (pemanggilan pemeriksaan) adalah korban Djoni Hidayat merasa digelapkan atas obyek tanah yang berada di Tangerang. Untuk itu dia sudah lapor ke Polda pada tanggal 8 Maret 2017. Pada tanggal 9 Maret 2017, artinya keesokan harinya, keluar surat perintah penyelidikan untuk mengusut perkara itu," kata Yupen.

Yupen melanjutkan, hanya dalam tempo satu hari dan seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Maret 2017, diterbitkan surat panggilan.

"Surat ini nyata-nyata dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2017 untuk pemanggilan pada tanggal 21 Maret 2017. Kita salut luar biasa, dalam satu hari, kemudian seminggu, sudah sampai surat panggilan ke kita. Ini luar biasa sekali. Andai polisi itu menangani seluruh perkara itu secepat ini, maka dapat dipastikan tidak ada keluhan, tidak ada tunggakan perkara barangkali di Indonesia ini," katanya.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help